Suara.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai wajar Partai Golkar meminta jatah kursi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, partai-partai pengusung Prabowo-Gibran memang sudah seharusnya meminta jatah kursi menteri. "Agak aneh kalau tidak minta ini partai pengusung berkeringat dan berjuang," ujarnya dikutip dari kanal YouTube Metro TV pada Jumat (21/3/2024).
Justru aneh jika partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 03 meminta jatah kursi.
Baca Juga:
- KPU Umumkan Hasil Pilpres, Rizieq Shihab Kirim Pesan Berapi-api: Tidak Ada Kata Damai!
- Mantan Istri Dedi Mulyadi, Anne Ratna Mustika Bagikan Kabar Duka
- Cerai dengan Dedi Mulyadi, Anne Ratna Mustika Semakin Mesra dengan Suami Baru: Lebih Nyaman
"Karena memang secara prinsip dalam berpolitik itu bertanding untuk menang, untuk memperoleh kekuasaan yang banyak, itu wajar," katanya.
Dia menyebut, isu permintaan jatah kursi tidak akan menimbulkan gesekan di dalam koalisi. Malah jadi aneh apabila partai pengusung hanya menunggu jatah yang diberikan.
"Nggak ada cerita (saling minta menteri timbul gesekan). Ini kan yang dipikirkan bagaimana merangkul pihak yang kalah. Ini kan repotnya, makanya Golkar itu mintanya 5 bagi saya kurang, harus ditambah 7 lah minimal dan Demokrat itu justru kalau minta 5 minimal," katanya lagi.
Adi pun punya alasan partai politik pengusung capres yang menang harus meminta jatah kursi. Tanpa partai pengusung mesin politik pasangan capres-cawapres tidak bisa bekerja maksimal untuk memenangkan Pilpres.
"Jadi ini kolektif kolegia, minta sebanyak-banyaknya dan jangan pernah berpikir memberikan kepada mereka yang kalah itu saja dulu," katanya.
Baca Juga: Anies dan Ganjar Belum Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Prabowo-Gibran, Kenapa?
"Pemilu itu power sharing tidak ada yang ingin masuk surga. Itu salah alamat kalau ada partai politik kontestasi di pilpres niatnya lillahi ta'ala dan semacamnya itu agak repot," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT