Suara.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai wajar Partai Golkar meminta jatah kursi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, partai-partai pengusung Prabowo-Gibran memang sudah seharusnya meminta jatah kursi menteri. "Agak aneh kalau tidak minta ini partai pengusung berkeringat dan berjuang," ujarnya dikutip dari kanal YouTube Metro TV pada Jumat (21/3/2024).
Justru aneh jika partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 03 meminta jatah kursi.
Baca Juga:
- KPU Umumkan Hasil Pilpres, Rizieq Shihab Kirim Pesan Berapi-api: Tidak Ada Kata Damai!
- Mantan Istri Dedi Mulyadi, Anne Ratna Mustika Bagikan Kabar Duka
- Cerai dengan Dedi Mulyadi, Anne Ratna Mustika Semakin Mesra dengan Suami Baru: Lebih Nyaman
"Karena memang secara prinsip dalam berpolitik itu bertanding untuk menang, untuk memperoleh kekuasaan yang banyak, itu wajar," katanya.
Dia menyebut, isu permintaan jatah kursi tidak akan menimbulkan gesekan di dalam koalisi. Malah jadi aneh apabila partai pengusung hanya menunggu jatah yang diberikan.
"Nggak ada cerita (saling minta menteri timbul gesekan). Ini kan yang dipikirkan bagaimana merangkul pihak yang kalah. Ini kan repotnya, makanya Golkar itu mintanya 5 bagi saya kurang, harus ditambah 7 lah minimal dan Demokrat itu justru kalau minta 5 minimal," katanya lagi.
Adi pun punya alasan partai politik pengusung capres yang menang harus meminta jatah kursi. Tanpa partai pengusung mesin politik pasangan capres-cawapres tidak bisa bekerja maksimal untuk memenangkan Pilpres.
"Jadi ini kolektif kolegia, minta sebanyak-banyaknya dan jangan pernah berpikir memberikan kepada mereka yang kalah itu saja dulu," katanya.
Baca Juga: Anies dan Ganjar Belum Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Prabowo-Gibran, Kenapa?
"Pemilu itu power sharing tidak ada yang ingin masuk surga. Itu salah alamat kalau ada partai politik kontestasi di pilpres niatnya lillahi ta'ala dan semacamnya itu agak repot," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Tanggapan Mensos Soal Kematian Siswa SD di NTT: Ini Bukan Kasus Individual, Data Kita Bocor!
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
-
Kemenag Nilai Semarang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, PRPP Jadi Lokasi Unggulan
-
Polda Bongkar Bukti CCTV! Pastikan Tak Ada Rekayasa BAP Kasus Penganiayaan di Polsek Cilandak
-
Beda Sikap Soal Ambang Batas Parlemen: Demokrat Masih Mengkaji, PAN Tegas Minta Dihapus
-
Perludem Soroti Dampak Ambang Batas Parlemen: 17 Juta Suara Terbuang dan Partai Tak Menyederhana
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Rabu: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir di Jakarta Barat
-
Mensos Gus Ipul Tekankan Penguatan Data untuk Lindungi Keluarga Rentan
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'