Suara.com - Susunan kabinet Prabowo-Gibran yang beredar di media sosial memperlihatkan adanya perubahan nomenklatur hingga bertambahnya pos kementerian.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM), Cheryl Tanzil mempertanyakan pihak yang sengaja membuat nama daftar menteri-menteri.
Baca Juga:
Beri Bukti Intervensi Bansos, BW: Suara Prabowo di Talaud Hanya 9,01% Pada 2019, Sekarang 75,39%
Dibongkar di Sidang Sengketa MK, BW: Pj Gubernur Dicopot Gegara Prabowo-Gibran Kalah di Aceh
Menurutnya, bocoran tersebut tidak bisa terkonfirmasi benar adanya.
"Judulnya saja bocoran. Bisa iya, bisa tidak. Sumbernya juga belum jelas kan?" kata Cheryl dihubungi, Kamis (28/3/2023).
Diketahui salah satu nomenklatur baru di bocoran susunan kabinet ialah kementerian koordinator bidang pangan, gizi, dan pembangunan manusia. Sebelumnya pada saat ini kementerian tersebut dikenal sebagai Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Baca Juga: Tim Prabowo-Gibran Tuding Ada Upaya Membelah Hakim MK Pada Permohonan Sengketa Ganjar-Mahfud
Ada juga perubahan nomenklatur kementerian kesehatan menjadi kementerian kesehatan dan badan gizi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara kehutanan bergabung menjadi Kementerian Tata Ruang dan Kehutanan.
Lantas apakah memang kabinet mendatang banyak nomenklatur kementerian yang dibuah hingga ada penambahan kementerian?
Cheryl menegaskan sejauh ini belum ada pembahasan lanjut di Koalisi Indonesia Maju terkait susunan kabinet. Terlebih menyoal perubahan nomenklatur dan jumlah pos kementerian.
"Ini belum sampai pada pembicaraan formal. Kalau aspirasi-aspirasi dari para pihak mungkin sudah ada. Tapi belum diformalkan. Nomenklatur juga belum ada pembahasan," kata Cheryl.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ikut berkomentar terkait poster bergambar susunan menteri untuk kabinet Prabowo-Gibran kembali muncul di media sosial.
Berita Terkait
-
Totalnya 45 Lawyer, Ini Deretan Pengacara Kondang 'Back Up' Prabowo-Gibran
-
Cek Fakta: MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran, Pilpres Diulang
-
SBY Bawa Misi 'Perubahan' di Koalisi Indonesia Maju setelah Prabowo-Gibran Menang Pilpres, Kalimat Ini jadi Buktinya
-
Beri Bukti Intervensi Bansos, BW: Suara Prabowo di Talaud Hanya 9,01% Pada 2019, Sekarang 75,39%
-
Duet Hotman dan Otto Hasibuan Jadi Tim Hukum Prabowo-Gibran, Warganet: Satu Meja Nih!
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina