Suara.com - Partai Demokrat, melalui Ketua Majelis Tinggi Partainya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih membawa sedikit semangat 'perubahan' dari koalisi lamanya ketika mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
Memutuskan mundur dari Koalisi Perubahan dan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, SBY meminta Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk mengubah sistem Pemilu yang dinilai buruk.
Memang semangat perubahan yang dimaksud SBY tak sama seperti koalisi terdahulunya. SBY memiliki pandangan sendiri untuk mengubah hal buruk yang ia nilai harus dibenahi di pemerintahan Prabowo-Gibran jika nantinya resmi dilantik.
"Kami menitip Bapak Prabowo, ini misi sejarah dan saya percaya bapak bisa melakukan perubahan dan perbaikan atas sistem pemilu yang lebih tepat dan baik," ujar SBY, Kamis (28/3/2024).
Baca Juga:
Mantan Pelatih Timnas Myanmar: Naturalisasi Indonesia Tidak Lebih Baik dari Pemain Vietnam
Teuku Ryan Tuntut Biaya Anak ke Ria Ricis, Sebenarnya Siapa yang Wajib Nafkahi Buah Hati usai Cerai?
Menurut SBY, sistem pemilu yang saat ini salah masih maraknya money politic. Bahkan ongkos politik sendiri membutuhkan biaya yang besar.
Di sisi lain, dari pemilu sendiri merupakan penentuan sebuah masa depan bangsa lima tahun ke depan. Maka dari itu sistem yang jika dilakukan salah akan mempengaruhi di masa depan.
"Kita justru jangan menyalahkan masyarakat. Tapi ada yang perlu diperbaiki, perlu diubah dan tentunya disempurnakan agar pemilu 5 tahun ke depan dan seterusnya menjadi pemilu yang baik," ujar SBY.
SBY juga menaruh harapan besar bagi presiden dan wakil presiden terpilih.
"Itu saja yang ingin saya sampaikan. In you, Bapak Prabowo we trust," kata dia.
Seperti diketahui, Prabowo-Gibran dimumkan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU RI dari hasil rekapitulasi suara. Prabowo-Gibran menang pilpres satu putaran meski sebelumnya diragukan bakal terjadi pemilu dua putaran.
Kemenangan tersebut ternyata belum usai. Pasalnya baik dari kubu 01 dan 03 melayangkan gugatan. Sejak Rabu (27/3/2024) sidang sengketa pilpres 2024 sudah dimulai dengan agenda pembacaan gugatan.
Berita Terkait
-
Prabowo Blusukan ke Monas, Cek Persiapan HUT ke-80 TNI
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Khawatir Kekuatan Disalahgunakan? Pesan Prabowo ke TNI: Jangan Khianati Bangsa dan Rakyat!
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
Terkini
-
Kasus Siswa Keracunan MBG di Jakarta Capai 60 Anak, Bakteri jadi Biang Kerok!
-
Polisi Masih Dalami Sosok 'Bjorka' yang Ditangkap di Minahasa, Hacker Asli atau Peniru?
-
Rano Karno Sebut Penting Sedot Tinja 3 Tahun Sekali: Kalau Tidak bisa Meledak!
-
Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 14 Orang, Tim DVI Terus Identifikasi Santri Belasan Tahun
-
Diragukan Bjorka Asli, Dalih Polisi Ciduk WFH Pemuda Tak Lulus SMK yang Diklaim Bobol Data Bank
-
Viral Korban Kecelakaan Diduga Ditolak Puskesmas, Dibiarkan Tergeletak di Teras
-
Ombudsman RI Saran RUU Perampasan Aset Harus Perjelas Kerugian Akibat Korupsi dan Langgar HAM
-
Detik-detik Artis Keturunan Indonesia Ardell Aryana Disandera Tentara Israel saat Live TikTok
-
Rocky Gerung Pasang Badan Bebaskan Aktivis Kasus Demo Agustus: Mereka Bukan Kriminal!
-
Pastikan Serapan Anggaran MBG Membaik, Luhut: Menkeu Tak Perlu Ambil Anggaran yang Tak Terserap