Sebut Ada 154 Ribu Kali Perbaikan Sirekap, Refly Harun Anggap Pernyataan Saksi dari KPU sebagai Paradoks

Suara.com - Anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Refly Harun, menyebut ada paradoks atau pernyataan yang bertentangan dengan permasalahan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Hal itu disampaikan Refly di sela-sela sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Saya menangka paradoks dari ahli yang diajukan KPU yang bicara soal Sirekap tadi. Kenapa paradoks? Coba lihat, sepertinya everything is okay,” kata Refly di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Namun, dia menilai pernyataan para saksi dan ahli dari KPU bertentangan dengan catatan yang dimilikinya, yaitu adanya perbaikan hingga 154.541 kali pada Sirekap.

“Tapi yang terjadi adalah banyak sekali kan kesalahan sampai 154.541 kali perbaikan itu per tanggal 27 Februari, kalau dilanjutkan lagi itu ya namanya perbaikan sampai 400 ribu kali,” ujar Refly.

“Jadi kalau ada sebuah sistem yang angkanya diperbaiki sampai 400.000 kali tiba-tiba developernya mengatakan seolah-olah everything is oke, itu kan nggak masuk akal,” tambah dia.

Untuk itu, Refly masih merasa yakin bahwa Sirekap ini digunakan sebagai alat bantu kecurangan pemilu. Terlebih, sempat ada penghentian penghitungan suara manual di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) di sejumlah kecamatan karena ada perbaikan pada Sirekap.

“Ada kecurigaan kan, 'wah ini untuk memarkup pihak-pihak tertentu' termasuk ada partai tertentu. Jadi kami tetap yakin bahwa Sirekap itu bermasalah, dan kalau tidak bermasalah, tidak tertarik Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membahas lebih lanjut dan lebih lama,” tandas Refly.

Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.

Baca Juga: Ragukan Kapasitas Ahli Digital Forensik Kubu AMIN, Hotman Paris Auto Kena Slepet

Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.

Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).

Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.