Suara.com - Pemerintah Indonesia diterpa isu tak sedap di tengah-tengah penolakan terhadap serangan Israel yang terjadi di Jalur Gaza dalam beberapa waktu terakhir.
Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pendukung Palestina diisukan diam-diam menjalin hubungan dengan negara zionis tersebut dalam jangka waltu yang cukup lama.
Walaupun sebenarnya Indonesia tidak mengakui Israel secara resmi.
"Meski Indonesia belum mengakui Israel secara resmi, namun sejak Perjanjian Oslo tahun 1993, telah terjalin hubungan terselubung antara kedua negara, terutama di bidang ekonomi," tulis Media Israel Haaretz dalam artikel berjudul 'Indonesia Commits to Establishing Diplomatic Ties With Israel for First Time in History' yang diunggah, Kamis (11/4/2024).
Dalam artikel tersebut ditulis bahwa sudah beberapa kali pemimpin negara zionis tersebut mengunjungi Indonesia.
Seperti Mantan Perdana Menteri Yitzhak Rabin pernah mengunjungi Indonesia di tahun 1993, dan mantan Perdana Menteri Shimon Peres melakukan kunjungan di tahun 2000, ketika menjabat sebagai menteri kerja sama regional.
"Menteri Perekonomian, Naftali Bennet, berkunjung pada bulan Desember 2013," tulis media tersebut.
Tak hanya itu, media tersebut juga menulis pada tahun 2018, Indonesia mulai mengeluarkan visa turis untuk warga Israel.
Bahkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada Maret 2016, ketika bertemu dengan wartawan Indonesia menyatakan sudah waktunya menjalin hubungan resmi.
Baca Juga: Media Israel Sebut Indonesia Berkomitmen Jalin Hubungan Diplomatik Dengan Israel
Bahkan, Netanyahu saat itu menyatakan tidak ada lagi yang bisa menghalangi hal tersebut.
"Alasan yang menghalangi perubahan hubungan sudah tidak relevan lagi."
Syarat Gabung OECD
Tulisan kontroversi mengenai Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel didasarkan pada langkah untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Sekjen OECD Mathias Cormann memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz pada Kamis (11/4/2024). Menjalin hubungan dengan Israel menjadi salah satu langkah agar Indonesia bisa bergabung dengan OECD yang di dalamnya, Israel menjadi salah satu anggotanya.
Untuk diketahui, penambahan negara baru dalam OECD memerlukan persetujuan seluruh anggota. Pada akhirnya harus disepakati bahwa isi keputusan bergabungnya Indonesia ke OECD akan mencakup komitmen untuk menjaga hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!