Indonesia Disebut Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Ini Penjelasan Kemlu

Walaupun sebenarnya Indonesia tidak mengakui Israel secara resmi.

"Meski Indonesia belum mengakui Israel secara resmi, namun sejak Perjanjian Oslo tahun 1993, telah terjalin hubungan terselubung antara kedua negara, terutama di bidang ekonomi," tulis Media Israel Haaretz dalam artikel berjudul 'Indonesia Commits to Establishing Diplomatic Ties With Israel for First Time in History' yang diunggah, Kamis (11/4/2024).

Dalam artikel tersebut ditulis bahwa sudah beberapa kali pemimpin negara zionis tersebut mengunjungi Indonesia.

Seperti Mantan Perdana Menteri Yitzhak Rabin pernah mengunjungi Indonesia di tahun 1993, dan mantan Perdana Menteri Shimon Peres melakukan kunjungan di tahun 2000, ketika menjabat sebagai menteri kerja sama regional.

"Menteri Perekonomian, Naftali Bennet, berkunjung pada bulan Desember 2013," tulis media tersebut.

Baca Juga:

Nilainya Fantastis, Segini Kerugian Israel Akibat Gerakan Boikot

Tak hanya itu, media tersebut juga menulis pada tahun 2018, Indonesia mulai mengeluarkan visa turis untuk warga Israel.

Bahkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada Maret 2016, ketika bertemu dengan wartawan Indonesia menyatakan sudah waktunya menjalin hubungan resmi.

Baca Juga: Piala Asia U-23 Jadi Tugas Terakhir Bagi 6 Pemain di Skuad Timnas U-23

Bahkan, Netanyahu saat itu menyatakan tidak ada lagi yang bisa menghalangi hal tersebut.

"Alasan yang menghalangi perubahan hubungan sudah tidak relevan lagi."

Syarat Gabung OECD

Tulisan kontroversi mengenai Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel didasarkan pada langkah untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Sekjen OECD, Mathias Cormann memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz pada Kamis (11/4/2024). Menjalin hubungan dengan Israel menjadi salah satu langkah agar Indonesia bisa bergabung dengan OECD yang di dalamnya, Israel menjadi salah satu anggotanya.

Untuk diketahui, penambahan negara baru dalam OECD memerlukan persetujuan seluruh anggota. Pada akhirnya harus disepakati bahwa isi keputusan bergabungnya Indonesia ke OECD akan mencakup komitmen untuk menjaga hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota.