Profil Media Israel yang Bikin Gaduh Indonesia: Didirikan Kelompok Zionis Rusia

Di awal tahun berdirinya Haaretz, Ahad Ha'am menjadi kontributor tetap dengan mengirimkan tulisan tentang gerakan zionisn di tanah Palestina.

Pada 1922, media ini pindah ke Tel Aviv. Pada 1935, media ini kemudian mendapatkan pasokan kertas dari penguasah asal Jerman yang juga dikenal sebagai tokoh zionis, Salman Schocken.

Putra Salman, Gershom pada 1939 kemudian ditunjuk menjadi pemimpin redaksi media ini. Lalu putrar Gershom, Amos yang menuruskan jabatan itu dan digantikan oleh Hanoch Marmari dari 1990 hingga April 2004.

Bantahan Kemenlu Indonesia

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menepis kabar Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebagaimana pemberitaan yang kini ramai.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya, menegaskan tidak ada rencana Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Terkait isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini," kata Iqbal, dikutip Jumat (12/4/2024).

Ia menyampaikan posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution.

"Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina," kata Iqbal.

Baca Juga: Indonesia Disebut Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Ini Penjelasan Kemlu

Sementara itu, mengenai keanggotaan Indonesia di OECD, Iqbal menegaskan proses keanggotaan Indonesia akan memakan waktu cukup panjang. Ia berujar peta jalan keanggotaan berdasarkan rencana akan diadopsi pada Mei mendatang.

"Dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia," ujar Iqbal.

Bukan hanya memakan waktu yang panjang saja, melainkan setiap negara juga memerlukan waktu berbeda untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD.

"Semua tergantung kesiapan negara tersebut. Beberapa negara memerlukan waktu 3 tahun, beberapa lagi memerlukan lebih dari 5 tahun," kata Iqbal.