Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia kini telah dirampas. Menurutnya, masalah demokrasi ini lebih penting untuk disoroti.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung pentingnya perampasan aset sebagai upaya penyelamatan uang negara. Kekinian Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset tinggal menunggu langkah DPR.
"Ya jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting," kata Hasto ditemui di Markas F-PDR, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).
Hasto berujar, negara jangan hanya memikirkan soal perampasan aset, tapi juga harus memperhatikan demokrasi yang telah dirampas.
"Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini juga demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, harta hasil korupsi memang penting buat negara, namun demokrasi juga merupakan harta yang tak kalah penting.
"Itu harta yang paling berharga yang skrg harus kita selamatkan. Termasuk harta hasil dari korupsi," tuturnya.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya perampasan aset sebagai upaya penyelamatan uang negara. Kekinian upaya perampasan aset melalui RUU Perampasan Aset tinggal menunggu langkah DPR.
Baca Juga: Masyarakat Kecil Ramai Main Judi Online Lagi, Jokowi Buru-buru Kumpulkan Menteri
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya dalam Pengarahan Presiden dalam rangka Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta.
"Kita tahu kita telah mendorong mengajukan UU perampasan aset pada DPR dan juga UU pembatasan uang kartal ke DPR dan bolanya ada di sana," kata Jokowi, Rabu (17/4).
Jokowi berpesan agar semua pihak mengawal upaya penyelamatan uang negara melalui perampasan aset.
"Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan kembali pengembalian aset negara yang menjadi hak rakyat. Ia meminta semua pihak yang melanggar untuk bertanggung jawab atas kerugian negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta