Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia kini telah dirampas. Menurutnya, masalah demokrasi ini lebih penting untuk disoroti.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung pentingnya perampasan aset sebagai upaya penyelamatan uang negara. Kekinian Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset tinggal menunggu langkah DPR.
"Ya jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting," kata Hasto ditemui di Markas F-PDR, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).
Hasto berujar, negara jangan hanya memikirkan soal perampasan aset, tapi juga harus memperhatikan demokrasi yang telah dirampas.
"Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini juga demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, harta hasil korupsi memang penting buat negara, namun demokrasi juga merupakan harta yang tak kalah penting.
"Itu harta yang paling berharga yang skrg harus kita selamatkan. Termasuk harta hasil dari korupsi," tuturnya.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya perampasan aset sebagai upaya penyelamatan uang negara. Kekinian upaya perampasan aset melalui RUU Perampasan Aset tinggal menunggu langkah DPR.
Baca Juga: Masyarakat Kecil Ramai Main Judi Online Lagi, Jokowi Buru-buru Kumpulkan Menteri
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya dalam Pengarahan Presiden dalam rangka Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta.
"Kita tahu kita telah mendorong mengajukan UU perampasan aset pada DPR dan juga UU pembatasan uang kartal ke DPR dan bolanya ada di sana," kata Jokowi, Rabu (17/4).
Jokowi berpesan agar semua pihak mengawal upaya penyelamatan uang negara melalui perampasan aset.
"Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan kembali pengembalian aset negara yang menjadi hak rakyat. Ia meminta semua pihak yang melanggar untuk bertanggung jawab atas kerugian negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
-
Menkeu Purbaya Punya Utang Rp55 Triliun, Janji Lunas Oktober
Terkini
-
Uang Cicilan Rp 1,3 Miliar Disita KPK, Mercy BJ Habibie Batal Jadi Milik Ridwan Kamil
-
Disentil Buruh karena Lambat, DPR Janji Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Secara Terbuka
-
Pimpinan DPR RI Terima Draf RUU Ketenagakerjaan dari Koalisi Serikat Buruh
-
Fokus Infrastruktur, Pemprov Jateng Terus Kebut Perbaikan Jalan pada 2025
-
Cukai Rokok 2026 Tidak Naik, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Mau Industri Kita Mati
-
Gibran Belajar Makan Empek-empek, Dokter Tifa Meledek: Pejabat Jadi Babu dan Babysitter ABK?
-
Mobil Mercy Antik B.J. Habibie Seret Ridwan Kamil ke Pusaran Korupsi, KPK Pastikan Panggil RK
-
Eks Pegawai KPK Ungkap Kisah Pilu Ibu Muda Ditahan Kasus Demo Agustus: Bayinya Terpaksa Putus ASI!
-
Alarm untuk Roy Suryo? Denny Darko Ramal Polemik Ijazah Jokowi Berakhir Bui: Mereka Akan Lupa Diri
-
Kabar Buruk! ICW Sebut Selama 2024; Kerugian Negara Tembus Rekor Rp279 T, Kinerja Aparat Anjlok