Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia kini telah dirampas. Menurutnya, masalah demokrasi ini lebih penting untuk disoroti.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung pentingnya perampasan aset sebagai upaya penyelamatan uang negara. Kekinian Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset tinggal menunggu langkah DPR.
"Ya jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting," kata Hasto ditemui di Markas F-PDR, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).
Hasto berujar, negara jangan hanya memikirkan soal perampasan aset, tapi juga harus memperhatikan demokrasi yang telah dirampas.
"Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini juga demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, harta hasil korupsi memang penting buat negara, namun demokrasi juga merupakan harta yang tak kalah penting.
"Itu harta yang paling berharga yang skrg harus kita selamatkan. Termasuk harta hasil dari korupsi," tuturnya.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya perampasan aset sebagai upaya penyelamatan uang negara. Kekinian upaya perampasan aset melalui RUU Perampasan Aset tinggal menunggu langkah DPR.
Baca Juga: Masyarakat Kecil Ramai Main Judi Online Lagi, Jokowi Buru-buru Kumpulkan Menteri
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya dalam Pengarahan Presiden dalam rangka Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta.
"Kita tahu kita telah mendorong mengajukan UU perampasan aset pada DPR dan juga UU pembatasan uang kartal ke DPR dan bolanya ada di sana," kata Jokowi, Rabu (17/4).
Jokowi berpesan agar semua pihak mengawal upaya penyelamatan uang negara melalui perampasan aset.
"Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan kembali pengembalian aset negara yang menjadi hak rakyat. Ia meminta semua pihak yang melanggar untuk bertanggung jawab atas kerugian negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa
-
Seorang Pedagang Tahu Bulat Diduga Lecehkan Anak 7 Tahun, Diamuk Warga Pasar Minggu
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa