Suara.com - Gugatan sengketa Pemilu 2024 yang diajukan pasangan calon presiden Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat Hukum Tata Negara menilai hal tersebut sudah bisa ditebak dari awal.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar Prof Aminuddin Ilmar mengatakan gugatan Pilpres 2024 sama dengan kasus sengketa Pemilu sebelumnya. Para pemohon tidak bisa menyajikan alat bukti bahwa terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga mudah dipatahkan hakim.
"Dari awal sebenarnya sudah bisa diduga bahwa permohonan paslon, baik 01 dan 03 tidak bisa membantah atau memberi bukti bahwa penetapan KPU bermasalah atau tidak benar sehingga mudah dipatahkan," ujarnya, Senin, 22 April 2024.
Kata Aminuddin, dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), pemohon mempersoalkan keterlibatan Presiden dan pembagian bansos ke masyarakat. Namun, tidak ada data akurat sebagai bukti dari pemohon sehingga aduan itu termentahkan di persidangan.
"Dan itu tidak bisa dibuktikan secara jelas dan tegas dalam persidangan sehingga apa yang menjadi pertimbangan putusan MK sudah objektif (keputusannya)," sebutnya.
"Tanpa data akurat, semua gugatan akan kandas. Tidak hanya di Pilpres, tapi Pilkada juga seperti itu. Jadi semua kecurangan di Pemilu harus dibuktikan dengan secara faktual. Jika tidak, maka hasilnya akan sama dengan sengketa Pemilu tahun-tahun sebelumnya," lanjutnya.
Meski begitu, ia mengatakan gugatan sengketa Pilpres adalah hak konstitusional bagi pasangan calon di Pilpres 2024. Namun, ia berharap putusan MK bisa membuat pemohon atau capres yang kalah untuk legowo.
Menurutnya, saatnya untuk kembali merajut persatuan demi meredam gejolak politik. Begitu pun untuk para pendukung yang sulit untuk untuk menerima kekalahan.
"Masyarakat juga sudah jenuh. Saatnya untuk kembali merajut persatuan," ucapnya.
Baca Juga: Usai Gugatan Kubu 01 da 03 Ditolak MK, Demo di Patung Kuda Memanas: Massa Mulai Bakar-bakaran!
Semua Gugatan Ditolak
Hari ini MK membacakan putusan menolak semua gugatan pasangan calon nomor urut 1 dan 3.
MK membacakan putusan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari Senin, 22 April 2024. Ketua MK Suhartoyo mengetuk palu pada pukul 08.59 WIB sebagai penanda dimulainya sidang sengketa pilpres tersebut.
Dua perkara sengketa pilpres tahun ini diajukan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud teregistrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
Dalam permohonannya, pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.
Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Pramono Larang PKL Jualan di Trotoar, Penertiban Diminta Permanen
-
Sambut Tahun Kuda Api, Pedagang Ornamen Imlek di Glodok Raup Omzet Belasan Juta
-
Pramono Anung Larang Ormas Razia Rumah Makan Saat Ramadan, Tegaskan Jakarta Harus Damai
-
Pramono Anung Bikin Gebrakan: Bakal Ada Haul Akbar Ulama dan Pejuang Betawi di Monas
-
Gibran Dorong RUU Perampasan Aset, ICW: Jangan Sekadar Lip Service
-
Pramono Anung Borong Bandeng Raksasa 14 Kilogram di Rawa Belong
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI