Suara.com - Gugatan sengketa Pemilu 2024 yang diajukan pasangan calon presiden Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat Hukum Tata Negara menilai hal tersebut sudah bisa ditebak dari awal.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar Prof Aminuddin Ilmar mengatakan gugatan Pilpres 2024 sama dengan kasus sengketa Pemilu sebelumnya. Para pemohon tidak bisa menyajikan alat bukti bahwa terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga mudah dipatahkan hakim.
"Dari awal sebenarnya sudah bisa diduga bahwa permohonan paslon, baik 01 dan 03 tidak bisa membantah atau memberi bukti bahwa penetapan KPU bermasalah atau tidak benar sehingga mudah dipatahkan," ujarnya, Senin, 22 April 2024.
Kata Aminuddin, dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), pemohon mempersoalkan keterlibatan Presiden dan pembagian bansos ke masyarakat. Namun, tidak ada data akurat sebagai bukti dari pemohon sehingga aduan itu termentahkan di persidangan.
"Dan itu tidak bisa dibuktikan secara jelas dan tegas dalam persidangan sehingga apa yang menjadi pertimbangan putusan MK sudah objektif (keputusannya)," sebutnya.
"Tanpa data akurat, semua gugatan akan kandas. Tidak hanya di Pilpres, tapi Pilkada juga seperti itu. Jadi semua kecurangan di Pemilu harus dibuktikan dengan secara faktual. Jika tidak, maka hasilnya akan sama dengan sengketa Pemilu tahun-tahun sebelumnya," lanjutnya.
Meski begitu, ia mengatakan gugatan sengketa Pilpres adalah hak konstitusional bagi pasangan calon di Pilpres 2024. Namun, ia berharap putusan MK bisa membuat pemohon atau capres yang kalah untuk legowo.
Menurutnya, saatnya untuk kembali merajut persatuan demi meredam gejolak politik. Begitu pun untuk para pendukung yang sulit untuk untuk menerima kekalahan.
"Masyarakat juga sudah jenuh. Saatnya untuk kembali merajut persatuan," ucapnya.
Baca Juga: Usai Gugatan Kubu 01 da 03 Ditolak MK, Demo di Patung Kuda Memanas: Massa Mulai Bakar-bakaran!
Semua Gugatan Ditolak
Hari ini MK membacakan putusan menolak semua gugatan pasangan calon nomor urut 1 dan 3.
MK membacakan putusan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari Senin, 22 April 2024. Ketua MK Suhartoyo mengetuk palu pada pukul 08.59 WIB sebagai penanda dimulainya sidang sengketa pilpres tersebut.
Dua perkara sengketa pilpres tahun ini diajukan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud teregistrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
Dalam permohonannya, pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.
Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.
Berita Terkait
Terpopuler
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- 6 Smartwatch di Bawah Rp1 Juta, Fitur Premium untuk Aktivitas Sehari-hari
- Kata Anak Pinkan Mambo Usai Tahu Sang Ibu Ngamen di Jalan: Downgrade Semenjak Nikah Sama Suaminya
Pilihan
-
Akses Jalan Diblokir, Warga Kepung Pesantren Darul Istiqamah Maros
-
Brady Ebert Bekas Gitaris Turnstile Ditangkap Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan
-
Tak Ganggu Umat Muslim, Pihak Yayasan Pastikan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Jauh dari Masjid
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
Terkini
-
Tragis! Niat Cari Makan, Karyawan Laundry Tewas Tersambar KRL di Pancoran
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Said Abdullah Desak PBB Seret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional
-
Perkuat Hak Saksi dan Korban, Komisi XIII DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU PSDK dengan 491 DIM
-
Halmahera Tengah Membara, Wagub Malut dan Petinggi TNI-Polri Turun Tangan Redam Bentrok Antarwarga
-
Tragedi Maut di Proyek TB Simatupang: Niat Menolong Berujung Petaka, 4 Pekerja Tewas
-
Plt Ketum PPAD Komaruddin: Purnawirawan TNI AD Harus Jadi Perekat Persatuan, Tak Mudah Terprovokasi
-
KPK Wanti-wanti Investasi Rp6,74 Triliun di Kawasan Industri, Ini Titik Rawan yang Disorot
-
BPKP Tegaskan Kerugian Rp1,5 T Kasus Korupsi Chromebook Nyata, Ini Penjelasannya
-
Tiba Besok di Halim, Jenazah Kopda Farizal Rhomadhon Bakal Disambut Upacara Nasional Pimpinan TNI
-
Tragedi Maut di Basement TB Simatupang: Niat Tolong Rekan, 4 Pekerja Tewas Terjebak Gas Beracun