Suara.com - Aktor Fedi Nuril ikut mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada Senin (22/4/2024). Diketahui, MK menolak semua permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar Mahfud.
Fedi Nuril menyindir putusan MK yang menyebutkan bahwa tidak ada nepotisme Presiden Jokowi dalam pencalonan putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka.
"Kalau MK sudah menilai Jokowi tidak melakukan nepotisme dalam pencalonan Gibran, berarti gue harus mempersiapkan anak2 gue untuk melawan capres2 dari silsilah Jokowi," katanya lewat akun X @realfedinuril, dikutip Selasa (23/4/2024).
BACA JUGA:
- Ernest Prakasa Ingatkan Timnas U-23 hingga Shin Tae-yong: Jauhi Narkoda dan Miras dan Sabar Nyinyiran!
- Jusuf Kalla Bongkar Keributan Megawati dengan Taufik Kiemas Gara-gara Jokowi: Saya Menyesal!
- Kiky Saputri Dihina Usai Singgung Ayu Ting Ting Depan Nagita Slavina: Tampang Jelek, Perangai Jelek!
Cuitan Fedi Nuril pun banjir komentar. Ada yang setuju dan ada pula yang berkelakar bahwa negeri ini lebih cocok dipimpin komedi seperti Komeng.
"Melawan lewat pemilu atau gimana? kalo lewat pemilu, iya kalo masih ada pemilu," kata @ainunrozi.
"Pernyataan MK itu benar2 pembodohan publik," kata @NurhastutyK.
"Percayalah fenomena ini tak akan terulang bahkan untuk 50 tahun kedepan....ini momen pas aja untuk anak presiden," cuit @jancooeek.
"Nah ini lagi, gue tadinya kagum Ama loe, tapi karena loe populer bukan berarti jauh dari dendam kesumat.. udahlah, ngaji perbaiki yg bener," kata @IkhwanMetal.
"2029 dikasih lawan komedian aja. Biar bisa savage, ga usah tegang2 orang lawannya aparat + bansos," kata @Smart_O_.
"Setuju.. jangan kasih mereka kedudukan lagi. Saya sudah muak dengan cara seperti ini," tulis @PradictaNurhuda.
"2029 mending dukung Komeng nyapres aja sih... Udah peling bener dia memimpin negeri komedi," komentar @debiaguss.
Sebelumnya, diberitakan bahwa MK menegaskan bahwa dalil pemohon dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tentang dugaan nepotisme Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres tidak mampu dibuktikan.
Dalam dalil tersebut kubu Anies-Muhaimin menuding tindakan Jokowi yang mendukung Gibran sebagai cawapres melanggar ketentuan mengenai nepotisme di Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, serta Undang-Undang Pemilu.
"Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai pelanggaran atas Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, UU 28/1999, dan Pasal 282 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum," kata hakim MK Daniel Yusmic Foekh dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/2024).
Berita Terkait
-
Sentil Pejabat, Fedi Nuril: Stop Bahas Pilkada di Tengah Bencana!
-
Qorin 2 Sentil Pejabat dan Pemuka Agama Munafik, Horor Tentang Balas Dendam dan Fenomena Bully
-
Fedi Nuril Nilai Wacana Pilkada DPRD Tak Etis di Tengah Bencana Sumatra
-
Fedi Nuril Akui Nyaman Pakai Celak Mata: Seniman, Ikuti Kata Hati
-
Fedi Nuril Sentil Pemerintah yang Bahas Wacana Pilkada via DPRD di Tengah Bencana
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Pemulihan Bertahap RSUD Muda Sedia: Kapan Layanan Operasi dan Rawat Jalan Kembali Normal?
-
Mantan Kapolri Da'i Bachtiar Usul Pemilihan Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR
-
Polisi Periksa Manajemen Terra Drone Terkait Kebakaran Maut di Kemayoran
-
Tinjau Lokasi Kebakaran di Kemayoran, Mendagri Evaluasi Kelayakan Bangunan
-
Upaya Redakan Konflik Internal, Bertemu Gus Yahya jadi Prioritas PBNU Kubu Zulfa?
-
Proyek Kereta Cepat Arab Saudi-Qatar Siap Hubungkan Dua Ibu Kota
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Gelombang Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Pekerja Dunia, Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Buntut Kebakaran Maut Kemayoran, Mendagri Usulkan Uji Kelayakan Gedung Rutin