Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Ghani menyatakan bahwa buruh berharap ke presiden dan wakil presiden terpilih bisa duduk bersama membahas isu-isu krusial.
Salah satunya berkaitan klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-undang Cipta Kerja. Ia mengatakan bahwa buruh juga sama, bisa menjadi mitra bagi pemerintah.
"Komunikasi dan jalur dialog kepada buruh untuk duduk bersama. Kami adalah mitra semuanya. Harus ada kemitraan dari pengusaha, buruh dan juga pemerintah. Semuanya seimbang, semuanya sama," kata Andi ditemui di acara May Day Fiesta di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2024).
Menurutnya, sejumlah isu krusial bisa dibahas jika pemerintahan baru duduk bersama dengan buruh. Misalnya hal-hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang merugikan.
"Bisa membicarakan hal-hal krusial seperti outsourching seumur hidup, upah murah, dan banyak hal yang ada di Undang-undang Cipta Kerja yang kita minta klaster Tenaga kerja Undang-undang Cipta Kerja dicabut, ditarik. Itu sesuatu akarnya dari sumber itulah yang merugikan," tuturnya.
Dalam aturan tersebut, kata dia, masih perlu dikritisi. Ia mempertanyakan nasib buruh yang kerja hanya dikontrak seumur hidup.
"Bagaimana mungkin seorang pekerja di kontrak seumur hidup. Teman-teman pres juga kan gak mau di kontrak seumur hidup tanpa ada kejelasan masa depan.
"Lalu juga soal upah murah. Kenaikan ini rata-rata sekarang hanya Rp50.000 sampai Rp60.000. Ini sangat mengenaskan," sambungnya.
Sementara itu terkait upah, kata dia, buruh meminta perhitungannya mengacu pada survei kehidupan layak di masing-masing daerah yang adil.
Baca Juga: Pengemudi Ojol Ikut Barisan Aksi May Day di Patung Kuda, Ini Tuntutan Mereka
"Survei berdasarkan KHL lebih adil dibandingkan perhitungan di pemerintah sekarang, ini yang sangat merugikan. Kenaikan tertinggi dengan terendah sangat jomplang. Upah di Jawa Tengah ada yang Rp 1,5 juta, Rp 1,9 juta. Di Jawa Basar ada Rp4 juta. Padahal harga Indomie di masing-masing tempat sama," katanya.
"Nah ini yang sangat merugikan buruh Indonesia," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum