Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Ghani menyatakan bahwa buruh berharap ke presiden dan wakil presiden terpilih bisa duduk bersama membahas isu-isu krusial.
Salah satunya berkaitan klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-undang Cipta Kerja. Ia mengatakan bahwa buruh juga sama, bisa menjadi mitra bagi pemerintah.
"Komunikasi dan jalur dialog kepada buruh untuk duduk bersama. Kami adalah mitra semuanya. Harus ada kemitraan dari pengusaha, buruh dan juga pemerintah. Semuanya seimbang, semuanya sama," kata Andi ditemui di acara May Day Fiesta di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2024).
Menurutnya, sejumlah isu krusial bisa dibahas jika pemerintahan baru duduk bersama dengan buruh. Misalnya hal-hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang merugikan.
"Bisa membicarakan hal-hal krusial seperti outsourching seumur hidup, upah murah, dan banyak hal yang ada di Undang-undang Cipta Kerja yang kita minta klaster Tenaga kerja Undang-undang Cipta Kerja dicabut, ditarik. Itu sesuatu akarnya dari sumber itulah yang merugikan," tuturnya.
Dalam aturan tersebut, kata dia, masih perlu dikritisi. Ia mempertanyakan nasib buruh yang kerja hanya dikontrak seumur hidup.
"Bagaimana mungkin seorang pekerja di kontrak seumur hidup. Teman-teman pres juga kan gak mau di kontrak seumur hidup tanpa ada kejelasan masa depan.
"Lalu juga soal upah murah. Kenaikan ini rata-rata sekarang hanya Rp50.000 sampai Rp60.000. Ini sangat mengenaskan," sambungnya.
Sementara itu terkait upah, kata dia, buruh meminta perhitungannya mengacu pada survei kehidupan layak di masing-masing daerah yang adil.
Baca Juga: Pengemudi Ojol Ikut Barisan Aksi May Day di Patung Kuda, Ini Tuntutan Mereka
"Survei berdasarkan KHL lebih adil dibandingkan perhitungan di pemerintah sekarang, ini yang sangat merugikan. Kenaikan tertinggi dengan terendah sangat jomplang. Upah di Jawa Tengah ada yang Rp 1,5 juta, Rp 1,9 juta. Di Jawa Basar ada Rp4 juta. Padahal harga Indomie di masing-masing tempat sama," katanya.
"Nah ini yang sangat merugikan buruh Indonesia," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Pelajar Palembang Viral Usai Pamer Revolver saat Konvoi, Ternyata Senpira Dibeli dari Facebook
-
Nama Bupati PALI Muncul di Kasus Suap Audit BPK, KPK Periksa Asgianto Sebagai Saksi
-
Kondisi Terbaru Gunung Semeru, Enam Kali Erupsi dalam Sehari dan Masih Berstatus Siaga
-
Detik-detik Narapidana Narkoba Diborgol Usai Bebas karena Remisi 17 Agustus, Ada Apa?
-
Dedi Mulyadi Sindir Birokrasi Minta Dihormati: Rapat Habis Puluhan Juta, Tapi Rakyat Tetap Menderita
-
Koreksi Data Pidato Presiden: 6 Fakta Realitas Hidup Susanah, Kuli Kain Majun Asal Cileungsi Bogor
-
Bantah Isu Pisah dari NKRI, Ini 6 Pesan Penting Sultan Banten ke-18 untuk Masyarakat
-
Penerbangan Langsung Palembang-Bandung Kembali Hadir, Ini Jadwal dan Harga Tiket Citilink
-
Oknum Petugas Bandara Terlibat Penyelundupan 22 Kg Emas Batangan
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN