Suara.com - PDI Perjuangan Sumut meminta maaf soal foto Presiden Jokowi tidak ada di ruangan rapat koordinasi (rakor) Pilkada saat Edy Rahmayadi mendaftar bacalon Gubsu ke PDIP.
Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon mengatakan bahwa hal tersebut sama sekali tidak disengaja dan lebih disebabkan hanya kecelakaan saja.
"Saya atas nama DPD PDI Perjuangan Sumut dengan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat jika kecelakaan itu menimbulkan beragam spekulasi. Saya memastikan bahwa kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan," kata Rapidin dalam keterangannya, Rabu (8/5/2024).
Rapidin menjelaskan seharusnya Edy diterima di ruangan lantai 2. Lantaran banyaknya media yang datang, lokasi kemudian di pindahkan ke lantai 3 yang merupakan ruangan rakor yang disebut belum rampung.
"Saat Pak Edy kita terima sebenarnya ruangan belum selesai dipersiapkan secara sempurna. Awalnya kita menjadwalkan Pak Edy kita terima di ruang rapat lantai 2, tapi karena antusiasme wartawan yang datang sangat banyak dan ruang rapat di lantai 2 sangat kecil, maka kita putuskan pindah ke Aula Bung Karno Meski belum siap 100 persen," ujarnya.
Rapidin mengatakan bahwa foto Jokowi terjatuh saat pemasangan backdrop acara. Foto Jokowi akhirnya terpasang sesudah Edy mendaftar dan sebelum rakor.
"Saat pekerja memasang backdrop foto tersebut terjatuh dan kacanya pecah, maka tidak elok jika kita pasang ulang maka harus di beli yang baru. Sayangnya saat kita menerima Pak Edy pada Pukul 11.30 WIB foto yang baru belum sampai, dan baru sampai pada pukul 13.00 WIB lewat. Itu makanya saat rakor berlangsung Pukul 14.00 WIB foto Presiden sudah ada kembali," katanya.
Diberitakan, pemandangan ganjil tersaji di ruangan PDIP Sumut saat menerima pendaftaran Edy Rahmayadi sebagai bacalon Gubernur Sumut.
Pasalnya, di ruangan rapat koordinasi (Rakor) Pilkada itu tidak terlihat foto Presiden Jokowi. Hal ini terlihat dari video yang diunggah akun Instagram @edy_rahmayadi.
Dalam video terlihat sejumlah petinggi PDIP Sumut duduk di depan bersama Edy. Di dinding bagian atas ruang tersebut, terlihat foto Garuda Pancasila dan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin di sisi kiri.
Sementara foto Jokowi yang seharusnya berada di sebelah kanan Garuda Pancasila tidak terlihat.
Berita Terkait
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Usul Batasan Jabatan Ketum: PDIP Ingatkan KPK Fokus Berantas Korupsi, Bukan Politik
-
PDIP Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol: Dinilai Lampaui Kewenangan
-
Soroti Data Amburadul, DPRD DKI: Penataan Kampung Kumuh Jakarta Tak Tepat Sasaran!
-
Kloter Pertama Haji 2026 Berangkat Serentak, Ribuan Jamaah Mulai Diterbangkan
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik