Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui masih banyak jabatan eselon II yang kosong hingga saat ini. Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum diisi juga tak kunjung bisa dilakukan.
Heru mengaku sebenarnya sudah menjalankan proses seleksi pejabat eselon II sesuai posisi di SKPD yang kosong. Dalam prosesnya, pengangkatan pejabat juga perlu surat rekomendasi dari lembaga lain, yakni Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan Kementerian Dalam Negeri.
Apabila salah satu dari tiga lembaga itu belum menerbitkan rekomendasi, maka pelantikan belum bisa dilakukan.
"Saya sudah push, saya sudah minta sejak Januari. Ini saya buka saja di sini. Tapi saya keterbatasannya harus ada rekomendasi, dari BKN, dari Menpan RB, dari Mendagri," ujar Heru di Perpusnas, Rabu (8/4/2024).
Ia mengaku sampai saat ini masih menunggu salah satu kementerian yang belum mengeluarkan rekomendasi. Setelah sudah terbit, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu akan langsung melakukan pelantikan.
"Mengusulkan kandidat untuk eselon II harus izin. Begitu usulan sudah ada, harus izin lagi. Saya tinggal tunggu salah satu izin kementerian, setelah itu saya lantik," kata Heru.
Sebagai informasi, beberapa jabatan eselon II Pemprov DKI yang kosong dan diisi oleh plt di antaranya Sekretaris DPRD DKI Jakarta; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
Lalu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta; Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta; Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta; dan Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
Baca Juga: Dinilai Sarat Kepentingan Politik, Pro Kontra Wacana Prabowo Mau Tambah Kementerian
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Risiko Matahari Kembar di Tubuh Polri, Mengapa Kapolri Pilih Mundur Ketimbang Jadi Menteri?
-
Aktivis 98 Kritik Pernyataan 'Titik Darah Penghabisan' Kapolri: Siapa yang Mau Dihadapi?
-
Geger! Jutaan Dokumen Rahasia Jeffrey Epstein Dirilis, Nama Donald Trump Muncul 5.300 Kali
-
Diterpa Isu Reshuffle, Pratikno Tegas Bantah Siapkan Surat Pengunduran Diri
-
Kemenkes: Gas N2O yang Muncul di Kasus Lula Lahfah Punya Aturan Ketat
-
Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
-
KPK Segera Tahan Gus Yaqut dan Gus Alex usai Audit Kerugian Negara Rampung
-
Rhenald Kasali: Kita Hidup di Abad Ketidakpastian, Saat Perasaan Menggerakkan Dunia Digital
-
Banjir Ganggu Transjakarta Pagi Ini, 3 Rute Dialihkan dan Sejumlah Halte Tak Terlayani
-
Menag Nasaruddin Umar: NU Pesantren Besar, Kuat karena Akhlak dan Moderasi