Suara.com - Jelang pergantian kepala pemerintahan, Prabowo Subianto sebagai presiden pemenang pilpres 2024 diusulkan untuk menambah pos kabinetnya dengan 40 kementerian.
Penambahan jumlah kementerian itu diusulkan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara.
Usulan tersebut pun menuai sorotan lantaran kabinet yang akan dipimpin Prabowo dan Gibran bakal jadi kabinet gemuk dengan jumlah mencapai 40 menteri.
Tapi bila merunut dalam sejarahnya, jumlah yang diusulkan untuk kabinet Prabowo bukanlah yang tergemuk.
Era Soekarno
Diketahui dalam riwayatnya, Indonesia memiliki kabinet tergemuk yang pernah dibentuk. Yakni ketika Soekarno membentuk kabinet Dwikora II.
Dikutip dari akun Arsip Nasional Republik Indonesia, kabinet Dwikora II dibentuk pada 1966. Kabinet tersebut disebut juga dengan istilah kabinet seratus menteri.
Disebutkan kabinet tersebut dibentuk Presiden Soekarno di tengah situasi chaos pascagerakan 30 September 1965.
Kabinet Dwikora II terdiri dari 132 pejabat menteri, menteri diperbantukan serta pembantu presiden setingkat menteri.
Baca Juga: Dinilai Sarat Kepentingan Politik, Pro Kontra Wacana Prabowo Mau Tambah Kementerian
Menukil dari berita di surat kabar Mimbar Penerangan Volume 15 disebutkan kabinet Dwikora dibentuk untuk mempertahankan serta menyelamatkan revolusi dan menyukseskan Dwikora.
Soekarno kala itu membentuk kabinet Dwikora I, II serta III.
Kabinet Dwikora II merupakan kabinet yang disempurnakan dari kabinet Dwikora I yang bekerja sejak 21 Februari 1966 hingga 27 Maret 1966.
Perubahan yang mencolok dalam kabinet Dwikora II dibanding Dwikora I yakni adanya penambahan Wakil Perdana Menteri IV yang ditugaskan kepada K.H. Idham Chalid dengan dasar pembentukan Keputusan Presiden RI no. 38 Tahun 1966.
Era Jokowi
Kabinet gemuk kedua yang pernah ada di Indonesia yakni di masa pemerintahan Jokowi pada periode keduanya.
Berita Terkait
-
Basuki Hadimuljono Unboxing Rumah Menteri IKN Super Mewah, Harganya Tembus Rp 14 miliar
-
Paham Prabowo Ingin Tambah Pos Kementerian, Ganjar Pranowo: Tapi Publik Jadi Curiga
-
Hitung-hitungan Rakyat Gaji UMR Kalau Mau Beli Rumah Menteri di IKN: Nabungnya Bisa Ratusan Tahun
-
Prabowo-Gibran Butuh Oposisi, PAN Minta Sejumlah Parpol Berani Tiru Sikap Ganjar
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
-
Maling Motor di Tanjung Duren Diamuk Warga saat Kepergok Beraksi, Tangan Diikat Kepala Diinjak!
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
BNI Pastikan Koperasi Swadharma Berdiri Sendiri di Luar Struktur Bank
-
BRIN dan Wanadri Siapkan Misi Selamatkan Terumbu Karang Pulau Buru yang Hancur Akibat Bom Ikan
-
Belajar dari Kasus Little Aresha, Ini 3 Cara Cek Legalitas Daycare dan PAUD Agar Anak Aman
-
Kebakaran Maut di Lubang Buaya: Wanita 53 Tahun Pengidap Stroke Tewas Terjebak Dalam Rumah
-
Gus Ipul: Persiapan Muktamar NU Terus Berjalan, Tim Panel Tuntaskan SK Sebelum Agustus
-
Niat Lindungi Anak dari Amukan Ibu, Anggota TNI Berpangkat Peltu Malah Dikeroyok di Stasiun Depok
-
Skandal Kekerasan Daycare Little Aresha Yogyakarta: 103 Anak Jadi Korban, DPR Desak Hukuman Maksimal