Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selektif dalam menyetujui nama-nama panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPP).
Jokowi diminta untuk belajar pada proses pembentukan pansel 2019 yang akhirnya meloloskan Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK.
Firli diketahui merupakan ketua KPK, namun belakangan harus mundur karena menjadi tersangka korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Kalau berkaca tahun 2019 yang lalu, pansel yang dibentuk oleh Pak Jokowi, satu rentan konflik kepentingan. Ada beberapa orang yang kami deteksi memiliki kedekatan khusus dengan institusi penegakan hukum," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana ditemui wartawan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (19/5/2024).
"Kemudian yang kedua, pansel yang kemarin ditunjuk juga mengabaikan nilai integritas. Salah satunya Firli terbukti menjadi calon yang disodorkan Pak Jokowi ke DPR, padahal sebelumnya ada permasalahan etik," Kurnia menambahkan.
Kurnia menegaskan wajah nama-nama pansel yang terpilih akan menjadi representasi Jokowi memandang pemberantasan korupsi.
"Jadi kalau pansel-nya buruk, berarti keburukan di KPK mendatang yang benar-benar diharapkan oleh Pak Jokowi," tegas Kurnia.
ICW memberikan masukan agar pansel yang dibentuk diisi nama-nama yang memiliki integritas dan pandangan antikorupsi yang memadai.
"Benar-benar figur-figur yang independen, tidak punya afiliasi, berkompeten, berintegritas, dan bersih rekam jejak. Tidak hanya hukum, namun permasalahan etika," kata Kurnia.
Baca Juga: Minta Money Politics Legal di Pemilu, ICW Desak MKD dan PDIP Tegur Anggota DPR RI Hugua
Dia pun berharap agar Jokowi segera mengumumkan nama-namanya, mengingat pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada Desember mendatang.
"Kami berharap ini tidak diperlama lagi. Di satu sisi kami juga berharap tetap akomodatif," ujar Kurnia.
"Maka dari itu, kami juga berharap agar presiden dapat melibatkan atau partisipasi masyarakat. Meaningful participation itu kami harap. Tidak hanya dalam proses penjaringan pimpinan, akan tetapi dalam proses pansel," lanjutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU