Suara.com - Pasca Pemilu 2024, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengalami penurunan. Sementara capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran menuai tren positif.
Hal itu berdasarkan hasil survei lembaga Rekapol Research and Consulting yang dilakukan 16-30 April 2024.
Direktur Eksekutif Lembaga Rekapol Research and Consulting, Randi S Latulumarmina mengatakan, berdasarkan survei, saat ini kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sebesar 67,4 persen.
“Jika melihat trend sebelum Pemilu, maka ada trend penurunan,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5/2024).
Berdasarkan hasil suvei, kata Randi, masyarakat Indonesia menilai jika dilakukan hak angket pasca pemilu, hal itu bakal lebih kental bernuansa politis.
"Isu lain yang kita potret juga terkait hak angket yang ternyata banyak Masyarakat yang menilal bahwa angket lebih kental nuansa politik atau sekadar manuver politik," tambahnya.
Randi mengatakan, sebanyak 33 persen masyarakat menganggap lebih condong sekedar bermotif manuver politik.
Sementara sebesar 17,1 persen masyarakat setuju untuk hak angket digulirkan guna mengungkap kecurangan pada pemilu serentak 2024, sedangkan 49,9 persen menjawab tidak tahu.
Sementara itu, terkait tingkat keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan baru yang akan dijalankan oleh Prabowo-Gibran mendapat sambutan positif masyarakat.
Sebanyak 46,4 persen meyakini bahwa Prabowo-Gibran bisa membawa Indonesia lebih baik ke depannya.
Selanjutnya, sebanyak 15,8 persen masih menyatakan ragu-ragu dan 19,5 persen menjawab tidak yakin serta 18,3 persen menjawab tidak tahu.
"Data lain juga menunjukkan bahwa publik berharap agar komposisi kabinet Prabowo-Gibran dapat diisi oleh kader terbaik partai politik,” ujarnya.
Hasil survei menunjukan sebanyak 21,7 persen publik berharap agar diisi oleh kader terbaik partai politik dan hanya 9,0 persen memilih diisi oleh Non Parpol Koalisi, serta 69,3 persen tidak tahu/tidak menjawab.
Menurut Randi, survei nasional yang digelar Rekapol Research and Consulting pada Survey dilaksanakan mulai 16-30 April 2024.
"Survei ini dilakukan dengan target populasi adalah masyarakat Indonesia dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah,” katanya.
Berita Terkait
-
Bertemu di WWF, Jokowi Ajak Elon Musk Sediakan Internet Terjangkau di Indonesia
-
Puan Usai Ngobrol Khusus dengan Jokowi di WWF: Lihat Wajah Saya dan Presiden Sumringah
-
Presiden Jokowi Sampaikan Duka Cita Mendalam untuk Presiden Iran
-
Duka Cita Jokowi untuk Presiden Iran Ebrahim Raisi
-
5 Topik Perbincangan Presiden RI Joko Widodo-Elon Musk, Pengembangan Investasi Digarisbawahi
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana