Suara.com - Presiden Jokowi tidak memberikan komentar terkait dirinya yang tidak diundang PDI Perjuangan untuk hadir dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V yang akan digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada pekan ini.
Menanggapi dengan santai, Jokowi meminta hal tersebut untuk ditanyakan langsung kepada pihak pengundang, bukan kepada dirinya.
"Ditanyakan ke pengundang. Jangan ke saya," kata Jokowi usai meninjau posko pengungsian banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Selasa (21/4/2024).
Istana Bantah Tudingan PDIP
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Ngabalin menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah menyibukkan diri, melainkan memang memiliki kesibukan lantaran jadwal yang padat.
Baca Juga: PDIP Gabung ke Prabowo-Gibran atau Oposisi? Hasto: DNA Sudah Jelas, Tunggu Tanggal Mainnya
Hal itu ditegaskan Ngabalin merespons tudingan PDI Perjuangan yang menyebut presiden menyibukkan diri. Hal itu pula yang menjadi alasan PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi untuk hadir di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP, 24-26 Mei 2024.
"Iya namanya juga presiden. Jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri, namanya presiden bagaimana tidak, seabrek-abrek jadwalnya," kata Ngabalin di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Ngabalin bahkan merasa heran bila presiden dituding menyibukkan diri. Padahal pada kenyataannya, bukan presiden yang menyibukan diri, tetapi memang kepala negara yang memiliki jadwal padat.
Baca Juga: Respons Jokowi soal Bobby Gabung Gerindra: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia
"Oh saya harus ambil jadwal presiden ya biar mereka tahu berapa puluh banyak jadwal presiden. Wuaduh coba tadi ada yang cegat saya, saya bisa ambil jadwal presiden, biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya, termasuk tadi juga yang dari Sulawesi Selatan, dari Pontianak, dari Aceh. Jangan begitu dong cara ngomongnya ya. Bilang ya," tutur Ngabalin.
Ngabalin lantas meminta tidak ada pihak yang kemudian menyebarkan berita bohong. Apalagi mengingat situasi pasca pemilihan presiden yang saat ini sudah kondusif.
"Iya jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya udah tenang toh. Pemilu udah kelar. Sudah ada presiden yang baru tinggal dilantik," ujarnya.
PDIP sebelumnya blak-blakan tidak mengundang Presiden Jokowi ke Rakernas ke-V yang bakal digelar di Beach City International Stadium Ancol pada 24-26 Mei 2024.
Berita Terkait
-
Sudah Lupa, PDIP Cuek Bobby Nasution Gabung Gerindra
-
Mega Belum Bersikap soal Oposisi atau Gabung Prabowo, Kader PDIP Disebut Masih Bebas Berpendapat, Asalkan...
-
ICW Minta PDIP Tegur Anggota DPR RI Hugua karena Minta Politik Uang Dilegalkan, Tapi Respons Djarot Malah Begini
-
Minta Money Politics Legal di Pemilu, ICW Desak MKD dan PDIP Tegur Anggota DPR RI Hugua
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
Terkini
-
Respons Ultimatum Mahasiswa, Wapres Gibran Janji Sikat Korupsi di Program MBG!
-
ACSET Divonis Denda Rp 350 Juta dalam Kasus MBZ
-
Jakarta Darurat Kuburan: Lahan Habis, Anggaran Dicoret
-
Kasus Pemerkosaan EZ Buka Tabir Rentannya Buruh Disabilitas Perempuan di Perkebunan Sawit
-
Pemprov Jateng Sabet Penghargaan Program E-Learning ASN Berintegritas dari KPK
-
Satu Tewas Akibat Bencana Gempa Sulteng! Istana Koordinasi Demi Pemulihan Sigi dan Palu
-
Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Terima Laporan soal Haji hingga Pendidikan
-
KPK Sudah Selidiki Kasus MBG Lebih Dulu, Terbuka Jika Kejagung Mau Koordinasi
-
KPK Minta Tambah Anggaran Rp762 Miliar, Sahroni: Tanggung, Rp5 Triliun Sekalian!
-
Guru Besar UI Bongkar Keanehan Program MBG, Data Stunting dan Lokasi Dapur Tak Nyambung