Suara.com - Ketua DPP NasDem, Willy Aditya tak mau berkomentar soal aliran dana Rp 850 juta dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang terungkap dalam persidangan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Saat ditanya soal itu Willy memilih bungkam.
Pertanyaan ini dilontarkan usai Partai NasDem memberikan surat rekomendasi untuk enam kadernya maju di Pilkada Serentak 2024 di gedung NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).
Willy awalnya sempat meladeni sejumlah pertanyaan wartawan seputar Pilkada. Namun, begitu disinggung soal aliran dana dari Kementan, Willy tak mau menjawab. Ia meminta awak media bertanya seputar Pilkada saja.
"Pilkada aja dulu. Ini pilkada," ucap Willy.
Lebih lanjut, Willy juga meminta agar pertanyaan terkait SYL ini ditanyakan ke pimpinan partai lainnya.
"(Tanya) yang lain aja, kita urus pilkada aja dulu. Kalau di luar pilkada, sorry (tak bisa jawab)," katanya.
Diketahui, Staf Khusus Menteri Pertanian (Kementan) Joice Triatman mengungkapkan bahwa aliran dana Kementerian Pertanian ke Partai NasDem diketahui oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim.
Hal itu diungkap Joice saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Menurut Joice, Kementan memberikan dana sebesar Rp 850 juta kepada Partai NasDem untuk acara di internal partai mengenai pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Wabendum Partai Nasdem itu menyebutkan bahwa jajaran Partai Nasdem mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari Kementan RI, salah satunya ialah Hermawi Taslim.
"Suadara memberitahu Bendahara Umum kalau ini ada bantuan dari Menteri untuk kegiatan ini?" kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (27/5/2024).
"Tidak, Yang Mulia," jawab Joice.
"Apakah pengurus Partai Nasdem mengetahui adanya uang ini?" tanya Rianto.
"Iya Yang Mulia, mengetahui," jawab Joice.
"Siapa? Bendahara?" lanjut Rianto.
Berita Terkait
-
Sinyal Mendukung? NasDem Gubris PKS dan PKB yang Mau Lawan Khofifah di Pilgub Jatim: Ibaratkan Pizza hingga Nasi Uduk
-
Profil Joice Triatman, Mantan Presenter Berita Jadi Stafsus SYL Digaji 31 Juta
-
Berat Lawan 'Sang Mantan', NasDem Cari Tokoh Terbaik Untuk Bertarung Di Pilkada Jabar
-
Pendidikan dan Profil Bibie: Cucu SYL Magang di Kementan, Digaji Rp10 Juta Per Bulan
-
NasDem Tak Tutup Pintu Usung Anies Di Pilkada DKI, Tapi Prioritas Tetap Kader
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO