Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Ima Mahdiah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ia menyebut banyak siswa yang mengeluhkan lambannya pencairan bantuan pendidikan itu.
Ima mengatakan, dana KJP sangat penting untuk membantu kebutuhan para siswa. Apalagi, saat ini bertepatan dengan kenaikan kelas dan kelulusan sekolah yang menuntut banyak biaya.
"Dana KJP adalah hak siswa yang harus segera dicairkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka. Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa dana KJP belum juga cair hingga saat ini," ujar Ima kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).
"Penundaan ini sangat mengganggu proses pendidikan anak-anak kita. Kami mendesak Pemprov DKI untuk segera menindaklanjuti dan mencairkan dana ini demi kesejahteraan pendidikan anak-anak Jakarta," ucapnya menambahkan.
Ima menegaskan, keterlambatan pencairan dana ini berpotensi menghambat berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari pembelian buku, seragam, hingga biaya transportasi ke sekolah.
Oleh karena itu, Ima berharap Pemprov DKI Jakarta segera mengambil tindakan konkret untuk memastikan dana KJP dapat diterima oleh seluruh penerima manfaat sesuai jadwal.
"Kami di Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal dan memastikan bahwa hak-hak pendidikan warga Jakarta terpenuhi," ucap Ima.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang transparan dan responsif dari Pemprov DKI kepada masyarakat terkait penyaluran dana KJP.
"Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai kapan dana KJP akan dicairkan. Kami berharap Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan koordinasi dan pelayanan demi kepentingan pendidikan anak-anak kita," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kritik Telak Ormas Keagamaan Kebagian 'Jatah' Tambang, Hasto PDIP Sebut Rezim Jokowi Mirip Zaman Kolonial Belanda
-
Puan Kepincut Anies buat Pilgub Jakarta, Hasto PDIP Sebut Pramono Anung dan Andika Perkasa, Begini Katanya!
-
Takut Kualat jika Mangkir, Hasto PDIP Ngaku Belum Terima Surat Panggilan KPK: Saya Sudah Kosongin Jadwal
-
Siap Hadir di KPK Demi Megawati, Hasto PDIP: Kualat Saya Kalau Mangkir!
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri