Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Ima Mahdiah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ia menyebut banyak siswa yang mengeluhkan lambannya pencairan bantuan pendidikan itu.
Ima mengatakan, dana KJP sangat penting untuk membantu kebutuhan para siswa. Apalagi, saat ini bertepatan dengan kenaikan kelas dan kelulusan sekolah yang menuntut banyak biaya.
"Dana KJP adalah hak siswa yang harus segera dicairkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka. Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa dana KJP belum juga cair hingga saat ini," ujar Ima kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).
"Penundaan ini sangat mengganggu proses pendidikan anak-anak kita. Kami mendesak Pemprov DKI untuk segera menindaklanjuti dan mencairkan dana ini demi kesejahteraan pendidikan anak-anak Jakarta," ucapnya menambahkan.
Ima menegaskan, keterlambatan pencairan dana ini berpotensi menghambat berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari pembelian buku, seragam, hingga biaya transportasi ke sekolah.
Oleh karena itu, Ima berharap Pemprov DKI Jakarta segera mengambil tindakan konkret untuk memastikan dana KJP dapat diterima oleh seluruh penerima manfaat sesuai jadwal.
"Kami di Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal dan memastikan bahwa hak-hak pendidikan warga Jakarta terpenuhi," ucap Ima.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang transparan dan responsif dari Pemprov DKI kepada masyarakat terkait penyaluran dana KJP.
"Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai kapan dana KJP akan dicairkan. Kami berharap Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan koordinasi dan pelayanan demi kepentingan pendidikan anak-anak kita," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kritik Telak Ormas Keagamaan Kebagian 'Jatah' Tambang, Hasto PDIP Sebut Rezim Jokowi Mirip Zaman Kolonial Belanda
-
Puan Kepincut Anies buat Pilgub Jakarta, Hasto PDIP Sebut Pramono Anung dan Andika Perkasa, Begini Katanya!
-
Takut Kualat jika Mangkir, Hasto PDIP Ngaku Belum Terima Surat Panggilan KPK: Saya Sudah Kosongin Jadwal
-
Siap Hadir di KPK Demi Megawati, Hasto PDIP: Kualat Saya Kalau Mangkir!
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM