Suara.com - Pemerintah Indonesia mengusulkan agar ‘korban’ judi online didaftarkan sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, di Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Menurut Muhadjir, upaya ini merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat yang menjadi korban judi online.
"Kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos, ya, banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," ujar Muhadjir.
Tak hanya itu, menurut Muhadjir, korban judi online yang mengalami gangguan psikososial juga akan mendapatkan pembinaan dari Kementerian Sosial. Meski begitu, ia tidak menjelaskan konteks usulannya itu. Namun diduga hal tersebut berkaitan dengan kasus polwan bakar suami.
Aksi pembunuhan itu dilakukan oleh Polwan Briptu Fadhilatun Nikmah (FN) dengan cara membakar suaminya, Briptu Rian Dwi Wicaksono (RDW), beberapa waktu lalu.
Dalam kasus itu, FN membunuh RDW dengan cara dibakar, lantaran kesal sang suami gemar bermain judi online hingga menghabiskan uangnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy sempat mengomentari kasus tersebut dengan pernyataan yang simpatik.
Pada awak media di Istana Presiden, Jakarta, Senin (10/6/2024), ia mengatakan, peristiwa pembunuhan itu adalah bukti kalau pengaruh judi online sudah sangat parah.
Terlepas dari kasus itu, Muhadjir menyatakan, hingga kini pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk membantu masyarakat yang menjadi korban judi online. Di antaranya memberikan advokasi.
Baca Juga: Minta Pembentukan Satgas Judi Online Jangan Karena Kasus Viral, Pakar: kalau Itu Sifatnya Reaksi
Lebih lanjut ia mengatakan, maraknya judi online sudah sampai pada tahap meresahkan masyarakat, karena tak banyak menyasar masyarakat kelas bawah, namun juga kalangan intelektual.
Pro kontra korban judi online dapat bansos
Kabar pemerintah mengusulkan agar korban judi online mendapatkan bansos, dengan cepat menyebar di media sosial.
Sejumlah akun media sosial X, ramai membicarakan kabar tersebut sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet.
Salah satunya diunggah oleh akun @txtdrimedia. Pada Kamis (13/6/2024), akun itu mengunggah tangkap layar berita mengenai usulan pemerintah itu.
“Pemerintah akan ngasih bansos kepada korban judi online karena ekonominya hancur gimana tanggapan kalian?” tulis akun itu mengiringi unggahannya.
Berita Terkait
-
Minta Pembentukan Satgas Judi Online Jangan Karena Kasus Viral, Pakar: kalau Itu Sifatnya Reaksi
-
Oknum Perwira TNI Diduga Tilap Dana Pasukan Rp 876 Juta Untuk Judi Online, Kadispenad: Letda R Sedang Diperiksa
-
Menkominfo: Judi Online Dan Pinjol Itu Saudara Kandung, Adik Kakak
-
Menko PMK: Banyak Keluarga Miskin Baru Akibat Judi Online Masuk Daftar Penerima Bansos
-
Pembentukan Satgas Judi Online Lamban, Menkominfo Sebut Tinggal Tunggu Restu Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO