Suara.com - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menilai, jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan dengan seimbang, maka sulit bagi Indonesia menuju era keemasan 2045.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam kuliah umum di acara Sekolah Hukum yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
"Sering kita katakan, demokrasi tanpa hukum itu anarki dan hukum tanpa demokrasi menimbulkan kesewenang-wenangan, tahu kan? Itu hukum dibuat sesukanya," kata Mahfud.
"Oleh sebab itu, paling sering saya katakan, nggak bisa kita bicarakan demokrasi, tapi kita juga harus bicara hukum, maka dalam," sambungnya.
Ia lantas menyinggung perubahan yang terjadi dalam sebuah negara. Terutama soal ideologi yang dianut.
"Negara itu berputar, pada suatu saat monarki dianggap baik, lalu diganti oleh aristokrasi, diganti oligarki, dilawan muncul demokrasi, demokrasi tidak terkendali muncul anarki dan seterusnya," tuturnya.
Oleh sebab itu, demokrasi dan hukum harus dibangun dan ditegakan secara seimbang. Kalau itu belum dilakukan jangan mimpin menuju Indonesia Emas 2045.
"Jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan secara seimbang, maka sulit bagi kita membangun Indonesia Emas itu," katanya.
"Jembatan emasnya pun sudah dicuri. Mur-murnya itu sudah dicuri sekarang jembatan emas kita itu, sudah dirampas. Jembatan emas ini istilah Bung Karno, bagaimana anda mau menuju Indonesia emas kalau jembatannya pun tidak dirawat dengan baik. Kemerdekaan, kedaulatan, kebersatuan, tegaknya hukum, keadilan, kemakmuran, ini harus menjadi perhatian saudara, kita semua ambil bagian di bidang di tengah berbagai kesulitan," tambah Mahfud.
Baca Juga: Duduk Perkara Mahfud MD dan Habiburokhman Saling Tantang di X soal Kasus Vina Cirebon
Berita Terkait
-
Duduk Perkara Mahfud MD dan Habiburokhman Saling Tantang di X soal Kasus Vina Cirebon
-
Mahfud Bicara Penyakit Hukum Di Indonesia: Pembuatan Hukum Dan Perubahannya Sesuai Kepentingan Politik
-
Curhat saat Mahfud MD jadi 'Dosen Dadakan' di PDIP, Hasto Kristiyanto: Hukum Kini Sering Kali Ditunggangi
-
Beri Kuliah Umum Caleg Terpilih PDIP, Mahfud Ingatkan Indonesia Adil Makmur Belum Terwujud
-
Mahfud MD jadi 'Dosen Dadakan' di Sekolah Partai PDIP, Megawati, Hasto Kristiyanto hingga Tina Toon Diajari Ini
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Dear Mom, Kabut Asap Makin Pekat, Ini Tanda Anak Mulai Terdampak
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik
-
Kebakaran Desa Adat Sade, Gubernur NTB Ungkap Dugaan Awal: Masalah Listrik