Suara.com - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menilai, jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan dengan seimbang, maka sulit bagi Indonesia menuju era keemasan 2045.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam kuliah umum di acara Sekolah Hukum yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
"Sering kita katakan, demokrasi tanpa hukum itu anarki dan hukum tanpa demokrasi menimbulkan kesewenang-wenangan, tahu kan? Itu hukum dibuat sesukanya," kata Mahfud.
"Oleh sebab itu, paling sering saya katakan, nggak bisa kita bicarakan demokrasi, tapi kita juga harus bicara hukum, maka dalam," sambungnya.
Ia lantas menyinggung perubahan yang terjadi dalam sebuah negara. Terutama soal ideologi yang dianut.
"Negara itu berputar, pada suatu saat monarki dianggap baik, lalu diganti oleh aristokrasi, diganti oligarki, dilawan muncul demokrasi, demokrasi tidak terkendali muncul anarki dan seterusnya," tuturnya.
Oleh sebab itu, demokrasi dan hukum harus dibangun dan ditegakan secara seimbang. Kalau itu belum dilakukan jangan mimpin menuju Indonesia Emas 2045.
"Jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan secara seimbang, maka sulit bagi kita membangun Indonesia Emas itu," katanya.
"Jembatan emasnya pun sudah dicuri. Mur-murnya itu sudah dicuri sekarang jembatan emas kita itu, sudah dirampas. Jembatan emas ini istilah Bung Karno, bagaimana anda mau menuju Indonesia emas kalau jembatannya pun tidak dirawat dengan baik. Kemerdekaan, kedaulatan, kebersatuan, tegaknya hukum, keadilan, kemakmuran, ini harus menjadi perhatian saudara, kita semua ambil bagian di bidang di tengah berbagai kesulitan," tambah Mahfud.
Baca Juga: Duduk Perkara Mahfud MD dan Habiburokhman Saling Tantang di X soal Kasus Vina Cirebon
Berita Terkait
-
Duduk Perkara Mahfud MD dan Habiburokhman Saling Tantang di X soal Kasus Vina Cirebon
-
Mahfud Bicara Penyakit Hukum Di Indonesia: Pembuatan Hukum Dan Perubahannya Sesuai Kepentingan Politik
-
Curhat saat Mahfud MD jadi 'Dosen Dadakan' di PDIP, Hasto Kristiyanto: Hukum Kini Sering Kali Ditunggangi
-
Beri Kuliah Umum Caleg Terpilih PDIP, Mahfud Ingatkan Indonesia Adil Makmur Belum Terwujud
-
Mahfud MD jadi 'Dosen Dadakan' di Sekolah Partai PDIP, Megawati, Hasto Kristiyanto hingga Tina Toon Diajari Ini
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara