Suara.com - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menilai, jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan dengan seimbang, maka sulit bagi Indonesia menuju era keemasan 2045.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam kuliah umum di acara Sekolah Hukum yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
"Sering kita katakan, demokrasi tanpa hukum itu anarki dan hukum tanpa demokrasi menimbulkan kesewenang-wenangan, tahu kan? Itu hukum dibuat sesukanya," kata Mahfud.
"Oleh sebab itu, paling sering saya katakan, nggak bisa kita bicarakan demokrasi, tapi kita juga harus bicara hukum, maka dalam," sambungnya.
Ia lantas menyinggung perubahan yang terjadi dalam sebuah negara. Terutama soal ideologi yang dianut.
"Negara itu berputar, pada suatu saat monarki dianggap baik, lalu diganti oleh aristokrasi, diganti oligarki, dilawan muncul demokrasi, demokrasi tidak terkendali muncul anarki dan seterusnya," tuturnya.
Oleh sebab itu, demokrasi dan hukum harus dibangun dan ditegakan secara seimbang. Kalau itu belum dilakukan jangan mimpin menuju Indonesia Emas 2045.
"Jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan secara seimbang, maka sulit bagi kita membangun Indonesia Emas itu," katanya.
"Jembatan emasnya pun sudah dicuri. Mur-murnya itu sudah dicuri sekarang jembatan emas kita itu, sudah dirampas. Jembatan emas ini istilah Bung Karno, bagaimana anda mau menuju Indonesia emas kalau jembatannya pun tidak dirawat dengan baik. Kemerdekaan, kedaulatan, kebersatuan, tegaknya hukum, keadilan, kemakmuran, ini harus menjadi perhatian saudara, kita semua ambil bagian di bidang di tengah berbagai kesulitan," tambah Mahfud.
Baca Juga: Duduk Perkara Mahfud MD dan Habiburokhman Saling Tantang di X soal Kasus Vina Cirebon
Berita Terkait
-
Duduk Perkara Mahfud MD dan Habiburokhman Saling Tantang di X soal Kasus Vina Cirebon
-
Mahfud Bicara Penyakit Hukum Di Indonesia: Pembuatan Hukum Dan Perubahannya Sesuai Kepentingan Politik
-
Curhat saat Mahfud MD jadi 'Dosen Dadakan' di PDIP, Hasto Kristiyanto: Hukum Kini Sering Kali Ditunggangi
-
Beri Kuliah Umum Caleg Terpilih PDIP, Mahfud Ingatkan Indonesia Adil Makmur Belum Terwujud
-
Mahfud MD jadi 'Dosen Dadakan' di Sekolah Partai PDIP, Megawati, Hasto Kristiyanto hingga Tina Toon Diajari Ini
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
Game Changer! DPR 'Ketok Palu' Bentuk Pansus Khusus Selesaikan Konflik Agraria
-
Usut Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa Menpan RB Azwar Anas
-
DPR Bahas Revisi UU BUMN, Dasco Ungkap Wacana Kementerian BUMN Jadi Badan
-
Tak Terima Hendak Ditinggal, Suami di Kebon Jeruk Jerat Leher Istri Pakai Tali Tas Hingga Tewas
-
Perhatikan Pemilihan Bahan Sampai Makanan Siap Disantap, Ini Tips Cegah Kasus di Program MBG
-
Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif, Kemendagri dan OJK Bersinergi
-
Sidang Patok Tambang Memanas: Tanggal BAP 'Ajaib', Saksi Kebingungan Dikejar OC Kaligis!
-
Buntut Anggaran Tangsel Dikuliti Leony, Harga Jam Tangan Wali Kota Benyamin Davnie jadi Sorotan
-
'Geruduk' Istana di Hari Tani, Petani Sodorkan 6 Tuntutan Keras untuk Prabowo: Cabut UU Cipta Kerja!
-
Nahas! Tukang Kerupuk di Tangerang Ditikam Gegara Dituduh Rebut Lapak, Begini Nasibnya!