Suara.com - Sejumlah orang tewas hingga gedung parlemen diambil alih pada Selasa 25 Juni 2024 waktu setempat selama protes rakyat menentang rencana pemerintah menaikkan pajak.
Pada awal unjuk rasa rakyat menolak kenaikan pajak, tercatat lima orang tewas. Terbaru, setidaknya 20 orang menjadi korban jiwa pasca aksi demo yang terus meluas.
Aksi ini terjadi di salah satu negara Afrika, Kenya. Presiden Kenya, William Ruto awalnya membuat kebijakan reformasi keuangan yang membebankan pajak untuk rakyatnya.
Rencana pemerintah Ruto menaikkan pajak ini direspon dengan aksi unjuk rasa. Massa yang protes tolak kenaikan pajak mulai turun ke jalan ibu kota Nairobi.
Dilansir dari Le Monde, massa rakyat yang turun ke jalan memprotes rencana kenaikan pajak direspon pemerintah dengan pengerahan pasukan militer.
Aksi protes rakyat ini berubah jadi chaos. Gedung DPR-nya Kenya berhasil diduduki massa pendemo. Aksi massa menduduki gedung parlemen menurut salah satu saksi mata disebabkan aksi kekerasan pihak kepolisian.
Menurut salah satu pengunjuk rasa, Hiribae Wanyoike, awalnya demo berjalan tenang. Menurutnya, massa sedari awal tidak ingin menduduki gedung parlemen.
"Tetapi orang-orang menjadi marah karena kekerasan polisi," ucap Hiribae yang juga seorang seniman ini.
"Di satu titik saya melihat polisi tembakkan gas air mata ke kami. Saya melihat darah, mayat-mayat di jalan dan orang-orang mulai berlari menuju gedung parlemen," sambungnya.
Baca Juga: Kenya Rusuh! Warga Satu Negara Demo Protes Pajak Roti Naik
Selain gedung parlemen yang diduduki massa pendemo, demo di Nairobi menjalar ke kota-kota lain di Kenya. Saluran nasional Kenya, Citizen TV melaporkan aksi penjarahan terjadi kota Nyeri, utara Nairobi.
Selain itu di kota Eldoret, barat laut Kenya, massa rakyat beringas dan melempari gedung pemerintahan dengan batu. Untuk informasi, Eldoret merupakan salah satu daerah tempat tinggal Presiden Ruto.
RUU Keuangan Jadi Penyebab
William Ruto dua tahun lalu terpilih sebagai presiden terpilih Kenya. Pemerintahan Ruto mengeluarkan rancangan undang-undang anggaran baru untuk 2024/2025.
Rancangan anggaran ini yang menjadi awal mula terjadinya kerusuhan dan aksi protes di Kenya. RUU itu menyebutkan sejumlah kenaikan pajak, mulai dari PPN 16 persen untuk roti, lalu kenaikan pajak 2,5 persen untuk kendaraan pribadi.
Pasca terpilih pada 2022 lalu, presiden Ruto menyebut bahwa tingkat inflasi di negara itu sangat tinggi dan jatuhnya mata uang Kenya, Shilling.
Pihak pemerintah membela diri dengan mengatakan bahwa kenaikan pajak untuk menghindari negara gagal bayar utang.
Rencana kenaikan pajak ini diprotes keras oleh warga Kenya yang sepertiganya hidup di bawah garis kemiskinan. Rakyat Kenya makin marah karena gaya hidup pejabat yang meewah, sementara mereka dibebankan pajak dan diminta untuk hidup hemat.
Faktanya pejabat pemerintah Ruto hidup bergelimang harta. Terbaru, pada akhir Mei, Presiden Ruto menyewa jet pribadi yang perjalanan ke Washington. Aksi Ruto ini menimbulkan kecaman publik Kenya.
Menariknya, aksi demo dipelopori oleh kaum muda alias kaum Z di Kenya. Para gen Z Kenya ini memanfaatkan media sosial untuk kampanye melawan pemerintah.
Gerakan Occupy Parliament mulai gencar dikampanyekan kaum muda Kenya di sosial media. Kampanye ini muncul pada pertengahan Juni dan mendorong dua aksi demo awal.
"Saya pikir orang-orang di sini telah sampai titik kesabaran pada pemerintah, utamanya kaum muda," ujar peneliti Nanjala Nyabola.
"Kita telah mengalami perubahan besar di generasi muda. Anak-anak muda saling membahas tentang isi RUU Keuangan ini dan membuat mereka saling memobilisasi untuk menentang," jelasnya.
Dikatakan Nyabola, gerakan secara sistematis memang dipelopori Gen Z. Ia menyebut bahwa 60 persen penduduk di Kenya berusia di bawah 35 tahun.
Berita Terkait
-
Kenya Rusuh! Warga Satu Negara Demo Protes Pajak Roti Naik
-
Pembebasan 100 Persen PBB-P2 untuk NJOP Sampai dengan Rp 2 Miliar
-
Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024
-
Beda dari Milenial, Ternyata Ini Olahraga yang Digemari Oleh GenZ
-
Bye-Bye Bebas Pajak! Ini Poin Aturan Baru PBB Jakarta, Hanya 1 Rumah yang Digratiskan!
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- 4 Shio Beruntung Hari ini 21 Agustus 2026 yang Diprediksi Terbebas dari Masalah Keuangan
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Dari Jepang, Kolombia, hingga NTT: Daftar 'Gempa Besar' Selama Agustus 2026
-
BNPB Minta Negara Tetangga Tak Saling Menyalahkan soal Asap Karhutla
-
Menelusuri Jejak Kerajaan Nusantara Bersama Komunitas Mercedes Jip Indonesia
-
Pimpinan DPR Turun Langsung ke Desa Adat Sade: Bantuan Disalurkan, Siapkan Revitalisasi
-
Rekening Mas Botok AMPB Diblokir Bank, Jefri Nichol: Serem Belum Demo Udah Dibungkam
-
Desa Adat Sade Dilalap Api, Bantuan Rp200 Juta Datang Saat Warga Mengais Puing
-
Gandeng Menteri PKP, Bupati Rudy Susmanto Akselerasi Pengentasan Pemukiman Kumuh di Bogor
-
Tanpa Sertifikasi, Ali Tatto Sulam Sebut Pesolek Talenta Lokal Susah Tembus Pasar Global
-
Rektor Ditangkap KPK: Maba Korban Pemerasan Harus Diselamatkan?
-
Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut