Beda Dari PPATK, MKD Sebut Cuma 2 Anggota DPR Terindikasi Judi Online

Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyampaikan bahwa berdasarkan laporan resmi Menkopolhukam yang juga Ketua Satgas Judi Online, Hadi Tjahjanto, hanya ada 2 Anggota DPR RI yang terindikasi bermain judi online, sementara 58 orang merupakan pegawai di Gedung DPR RI.

Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun menyampaikan, pihaknya segera melakukan pemanggilan terhadap 2 anggota DPR RI tersebut untuk diklarifikasi.

"Jadi penegasannya gitu ya. Jadi 2 anggota dewan memang betul dilaporkan, kita akan klarifikasi dulu," kata Adang usai rapat internal MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Pemanggilan klarifikasi tersebut akan dilakukan secepatnya sesuai mekanisme yang berlaku di MKD.

"Pasti kita lakukan (panggilan klarifikasi). Tadi yang disampaikan Pak Habibur bahwa itu adalah yang bekerja di DPR, bukan anggotan," katanya.

"Jadi ingat aja, cuma 2 anggota DPR, 58 yang bekerja di gedung DPR," sambungnya.

Adapun saat ditanya siapa identitas dari dua anggota DPR RI yang diduga bermain judi online tersebut, MKD tak mau membeberkannya.

"Ya nggak boleh (dibuka namanya)," tuturnya.

DPR Main Judi Online

Baca Juga: MKD Rilis 2 Anggota DPR RI yang Main Judi Online, Adang: Sementara Ini Masih Terduga

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan, jika ada lebih dari seribu anggota DPR RI dan DPRD terlibat kasus judi online.

Hal itu diungkapkan Ivan dalam rapat kerja PPATK bersama Komisi III DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Ia awalnya memberikan jawaban atas pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman soal pelaku Judi Online berdasarkan profesi. Ivan lantas mengungkap jika lebih dari seribu anggota legislatof ternyata main judi online.

"Nah, pertanyaan terkait dengan apakah profesi ini kita bicara profesi seperti Pak Habiburokhman tadi apakah ada legislatif pusat dan daerah ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang," kata Ivan.

Pernyataan Ivan pun ditimpali Habiburokhman bahwa anggota DPR mempunyai institusi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mengurusi persoalan etik anggota legislatif. Ia pun meminta Ivan melaporkan adanya temuan itu ke MKD.

"Terkait DPR RI kan kita ada MKD DPR saya anggota MKD juga ya kita minta tolong dikasih saja ke MKD pak biar kita bisa lamukan penyikapannya seperti apa," kata Habibur.