Suara.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, menyatakan dengan tegas bahwa perjuangan membela Palestina adalah kewajiban kemanusiaan.
Fraksi PKS mengajak seluruh bangsa dan negara untuk terus berjuang sampai Palestina menjadi negara merdeka serta terbebas dari belenggu penindasan Israel.
Hal itu disampaikan Jazuli dalam acara Ambassador Talks dengan tema "Nurani Dunia Untuk Palestina, Stop Agresi Israel Sekarang!" yang digelar Fraksi PKS DPR RI, di Ruang Abdul Muis, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Dalam acara ini turut jadi pembicara Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Abdul Kadir Jailani, Wakil Duta Besar Afrika Selatan Vickesh Pradeep Maharaj, Kepala Divisi Asia Tenggara dan Oceania Kemlu Armenia Karen Govergyan, dan Wakil Ketua BKSAP DPR Sukamta.
“Membela Palestina adalah kewajiban kemanusiaan. Bayangkan kalau yang dibantai setiap hari itu ibu kita, ayah kita, anak kita, dan cucu kita. Kami, Fraksi PKS akan terus dan tidak berhenti berjuang sampai Palestina merdeka,” kata Jazuli.
Jazuli mengatakan, perjuangan kemerdekaan Palestina tidak bisa berdiri sendiri tetapi membutuhkan dukungan negara-negara di dunia dan organisasi internasional seperti PBB.
“Saya bukan mengklaim, tapi kami satu-satunya Fraksi yang berusaha mendatangi lembaga-lembaga di PBB agar lembaga ini terus semakin kencang dan keras untuk membela dan mewujudkan kemerdekaan Palestina,” ungkapnya.
Ada 143 negara di PBB setuju Palestina menjadi anggota penuh PBB. Namun hal itu terganjal veto satu negara Amerika Serikat. Untuk itu, Jazuli mengajak negara-negara di dunia untuk mereformasi tatanan dunia
"Tatanan dunia ini harus dibangun dengan demokrasi. Jangan sampai kalah dengan sebuah veto anti demokrasi dari negara adidaya," tegasnya.
Baca Juga: McDonald's Jepang Umumkan Kolaborasi dengan aespa, Fans Beri Reaksi Negatif
Di sisi lain, kata dia, Indonesia berbeda dengan negara-negara di dunia dalam pembelaan terhadap Palestina. Di Indonesia mulai dari Pemerintah, Parlemen, dan rakyatnya kompok mendukung kemerdekaan Palestina.
"Dalam konteks ini, kami sangat bangga dengan upaya diplomasi Ibu Menlu dalam setiap kesempatan yang selalu membela kemerdekaan Palestina. Salam hormat dan apresiasi untuk Ibu Menlu," ungkapnya.
Menurutnya ada sejumlah poin yang dimaknai Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Pertama, Amanat konstitusi UUD 1945. Sehingga tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang menolak dukungan pemerintah, parlemen, dan rakyat terhadap kemerdekaan Palestina.
Kedua, kemerdekaan Palestina adalah amanat pendiri bangsa. Presiden pertama kita Bung Karno pencetus Konferensi Asia Afrika (KAA) sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina yang hingga kini menjadi satu-satunya peserta KAA yang belum merdeka.
Ketiga, kita punya hutang sejarah pada Palestina sebagai bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. Mufti Palestina Syech Muhammad Amin Alhusaini yang melobi dan mengantarkan tokoh-tokoh kita kepada negara-negara Timur Tengah untuk mendukung kemerdekaan Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar