Suara.com - Pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari begitu menyentak dan menjadi perbincangan hangat di publik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Hasyim telah melanggar kode etik sebagai Ketua KPU karena melakukan kasus pelecehan seksual. Putusan ini disampaikan pada Rabu (3/7/2024).
Adapun kasus tindak asusila itu disebutkan dilakukan Hasyim pada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Belanda pada 3 Oktober 2023 silam.
Kasus itu seketika mendapat sorotan publik, sehingga membuat banyak orang penasaran dengan sosok Hasyim, termasuk riwayat pendidikannya.
Lantas seperti apakah profil Hasyim Asy’ari dan seperti apa pendidikan yang telah ia jalani? Simak ulasannya berikut ini.
Profil singkat Hasyim Asy’ari
Hasyim Asy’ari lahir di Pati, 3 Maret 1973. Kiprahnya di KPU bermula pada 2016, ketika ia mengasi pengganti antarwaktu (PAW) dari Ketua KPI Husni Kamil Manik yang meninggal dunia.
Pada periode berikutnya, yakni 2017-2022, ia terpilih menjadi anggota KPU RI. Kemudian Hasyim menjabat sebagai Ketua KPU sejam 12 April 2022.
Mengintip laman resmi KPU, kini Hasyim telah menikah dengan perempuan bernama Siti Mutmainah dan memiliki 3 orang anak.
Selain menjadi Ketua KPU, Hasyim juga seorang dosen yang berstatus ASN di Universitas Diponegoro (Undip). Di sana, Hasyim mengajar di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejak 1998 hingga sekarang.
Baca Juga: Fakta-Fakta Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Dipecat DKPP karena Kasus Asusila
Riwayat pendidikan Hasyim Asy'ari
Bicara soal pendidikan, Hasyim pernah menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto, Jawa Tengah pada 1991 hingga 1995.
Pendidikan tingginya ia lewati di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), juga di Purwokerto, Jawa Tengah. Di sana ia mengambil jurusan Hukum Tata Negara (HTN) dengan spesialisasi Kajian Hukum dan Politik.
Gelar Sarjana Hukum (SH) ia dapatkan pada 1995, setelah menulis skripsi berjudul “Pembreidelan Pers: Studi Terhadap Pembatalan SIUPP Sebagai Bentuk Pembatasan Kebebasan Pers”.
Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ia mengambil Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Ilmu Politik di UGM.
Untuk merampungkan pendidikan S2, Hasyim menulis tesis yang berjudul “Demokratisasi Melalui Civil Society: Studi Tentang Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996”. Ia kemudian dinyatakan lulus pada 1998.
Berita Terkait
-
Fakta-Fakta Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Dipecat DKPP karena Kasus Asusila
-
Dipecat Gegara Cabul, Komisioner KPU Gelar Rapat Pleno Tertutup Cari Pengganti Hasyim Asy'ari
-
Segini Harta Kekayaan Hasyim Asy'ari, Ketua KPU Kini Dipecat Usai Diduga Lakukan Pelecehan
-
Senasib Hasyim Asy'ari dan Arief Budiman Diberhentikan dari Jabatan Ketua KPU Gegara Masalah Perempuan
-
Siasat Licik Ketua KPU Demi Penuhi Hasrat Seks Terbongkar, Bintang Emon Ketawa Ngakak: Ternyata Santai Ubah Aturan
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Panglima TNI Respons Pengibaran Bendera GAM: Jangan Ganggu Pemulihan Bencana
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi
-
Kronologi dan 6 Fakta Tenggelamnya Kapal KM Putri Sakinah di Labuan Bajo yang Menjadi Sorotan Dunia
-
KPK Panggil Eks Sekdis Kabupaten Bekasi yang Sempat Diamankan Saat OTT
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi