Suara.com - Sejumlah elemen dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengadakan pertemuan di Jalan Hang Jebat III/F, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis (11/7/2024). Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti penggusuran Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Eskekutif PKBI Nasional, Eko Maryadi mengatakan pihaknya bersama sejumlah LSM sepakat akan melakukan aksi tindak lanjut. Salah satunya membuat surat dan petisi untuk para pihak yang dianggap berkaitan dengan penggusuran ini.
Mulai dari Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hingga Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Kita akan dorong membuat semacam petisi atau surat berantai kepada Presiden Joko Widodo agar dia aware. Presiden ini harus dilibatkan dan harus terlibat dalam masalah ini. Dia yang memberikan gelar pahlawan pada pendiri PKBI," ujar Eko saat ditemui Suara.com.
Kemudian, ia juga akan menggalang simpati dari LSM lainnya sebagai bentuk dukungan dan solidaritas.
"Jadi tadi muncul ide-ide membuat skema gerakan ini lebih luas. Kita akan tarik lagi skala perjuangannya ini menjadi suatu yang memang melawan ketidakadilan dan memperjuangkan apa saja yang diperjuangkan PKBI selama ini yaitu pemenuhan hak seksual reproduksi masyarakat Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Pemkot Jaksel menggusur Kantor PKBI Jalan Hang Jebat III/F, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024). Ketua Pengurus Nasional PKBI, Ichsan Malik mengatakan, penggusuran dilakukan oleh sekitar 100 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibackup oleh puluhan aparat TNI-Polri.
PKBI sendiri, menurut Ichsan, telah menempati bangunan tersebut sejak tahun 1970.
Baca Juga: Kemenkes Ungkap Lahan Gusuran Kantor PKBI Akan Dibangun Asrama dan Layanan SDM
“Pemkot Jaksel dan Kemenkes RI sebagai eksekutor aksi penggusuran memaksa PKBI keluar dari Hang Jebat yang sudah ditempati selama 55 tahun, berdasarkan SK Gubernur DKI No.207/2016,” kata Ichsan dalam keterangan yang diterima Suara.com, Rabu (10/7/2024).
“Padahal putusan hukum di Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung terhadap lahan PKBI Hang Jebat adalah non-executable,” tambahnya.
Ichsan menuturkan, PKBI telah berdiri sejak tahun 1957. PKBI merupakan Lembaga Swdaya Masyarakat (LSM) pertama yang memelopori gerakan Keluarga Berencana (KB) dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Dalam sejarahnya, PKBI ikut membidani BKKBN yang sekarang menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
LPSK Siap Lindungi Korban Lain Taufik Hidayat: Jangan Takut, Segera Lapor!
-
Terpilih dari 600 Pendaftar, 9 Siswa Indonesia Lanjut Kuliah ke Jepang dengan Beasiswa Penuh
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK
-
Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha
-
Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Bakal Ajukan PK ke Mahkamah Agung
-
Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya Bagi Negara
-
KPK Serahkan Rp153,6 Miliar Hasil Rampasan Korupsi Eks Dirut Taspen
-
Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Orator Teriak Minta Massa dan Polisi Mundur