Suara.com - Sejumlah elemen dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengadakan pertemuan di Jalan Hang Jebat III/F, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis (11/7/2024). Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti penggusuran Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Eskekutif PKBI Nasional, Eko Maryadi mengatakan pihaknya bersama sejumlah LSM sepakat akan melakukan aksi tindak lanjut. Salah satunya membuat surat dan petisi untuk para pihak yang dianggap berkaitan dengan penggusuran ini.
Mulai dari Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hingga Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Kita akan dorong membuat semacam petisi atau surat berantai kepada Presiden Joko Widodo agar dia aware. Presiden ini harus dilibatkan dan harus terlibat dalam masalah ini. Dia yang memberikan gelar pahlawan pada pendiri PKBI," ujar Eko saat ditemui Suara.com.
Kemudian, ia juga akan menggalang simpati dari LSM lainnya sebagai bentuk dukungan dan solidaritas.
"Jadi tadi muncul ide-ide membuat skema gerakan ini lebih luas. Kita akan tarik lagi skala perjuangannya ini menjadi suatu yang memang melawan ketidakadilan dan memperjuangkan apa saja yang diperjuangkan PKBI selama ini yaitu pemenuhan hak seksual reproduksi masyarakat Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Pemkot Jaksel menggusur Kantor PKBI Jalan Hang Jebat III/F, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024). Ketua Pengurus Nasional PKBI, Ichsan Malik mengatakan, penggusuran dilakukan oleh sekitar 100 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibackup oleh puluhan aparat TNI-Polri.
PKBI sendiri, menurut Ichsan, telah menempati bangunan tersebut sejak tahun 1970.
Baca Juga: Kemenkes Ungkap Lahan Gusuran Kantor PKBI Akan Dibangun Asrama dan Layanan SDM
“Pemkot Jaksel dan Kemenkes RI sebagai eksekutor aksi penggusuran memaksa PKBI keluar dari Hang Jebat yang sudah ditempati selama 55 tahun, berdasarkan SK Gubernur DKI No.207/2016,” kata Ichsan dalam keterangan yang diterima Suara.com, Rabu (10/7/2024).
“Padahal putusan hukum di Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung terhadap lahan PKBI Hang Jebat adalah non-executable,” tambahnya.
Ichsan menuturkan, PKBI telah berdiri sejak tahun 1957. PKBI merupakan Lembaga Swdaya Masyarakat (LSM) pertama yang memelopori gerakan Keluarga Berencana (KB) dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Dalam sejarahnya, PKBI ikut membidani BKKBN yang sekarang menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 
Terkini
- 
            
              Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi Butuh Ekosistem Bisnis yang Kolaboratif dan Berorientasi Inovasi
 - 
            
              Usulan Gelar Pahlawan Bagi Soeharto Dianggap Mengerikan, Mengapa?
 - 
            
              Prabowo Setuju Rp5 Triliun untuk KAI Tambah Gerbong KRL Baru: untuk Rakyat Banyak Saya Tidak Ragu!
 - 
            
              Hadapi Musim Hujan, Pramono Pastikan Banjir Jakarta Bisa Surut Kurang dari 24 Jam
 - 
            
              Detik-detik Kecelakaan KA Bangunkarta di Prambanan Sleman: Tiga Orang Tewas
 - 
            
              Soal Polemik Whoosh, Puan: Jangan Terjadi Kerugian Negara Berlarut-larut
 - 
            
              Kena OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Masih Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK
 - 
            
              Penguasa Orba Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan, Puan Maharani Ungkit Rekam Jejak Soeharto, Mengapa?
 - 
            
              Projo Siap Hapus Logo Jokowi, Gibran Santai: Itu Keputusan Tepat
 - 
            
              Geger Gubernur Riau Kena OTT KPK, Puan Maharani Beri Peringatan Keras: Semua Mawas Diri