Jokowi Soal 5 Tokoh Muda NU Bertemu Presiden Israel: Sikap Pemerintah Tegas Sesuai Pembukaan UUD 45

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pertemuan lima tokoh muda Nahdlatul Ulama yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Pertemuan itu menuai gelombang kecaman, tak terkecuali dari PBNU sendiri.

Di depan awak media, Presiden Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan lebih lanjut kepada Pengurus Besar Nahdlaul Ulama (PBNU).

"Ya ditanyakan saja ke PBNU," kata Jokowi jelang keberangkatan menuju Uni Emirat Arab di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Jokowi pun menegaskan soal sikap pemerintah terkait isu Israel. Dia mengingatkan sikap Indonesia jelas tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

"Karena sikap pemerintah jelas sesuai pembukaan UUD 1945. Jelas sekali," ucap Jokowi.

"Jadi tolong ditanyakan ke PBNU dan Indonesia akan ikut ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi," tambahnya.

Lima orang yang mengaku sebagai Nahdliyin menuai banyak kecaman usai beredar foto mereka bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU bahkan menyatakan bakal memanggil kelima orang itu untuk diklarifikasi.

"Iya, dipanggil besok," kata Ketua PBNU Savic Ali, Senin (15/7/2024).

Kata dia, pemanggilan tersebut hanya untuk mereka yang tercatat sebagai pengurus atau kader NU.

Baca Juga: Profil Lengkap Sukron Makmun yang Ikut Rombongan Nahdliyin Bertemu Presiden Israel, Kariernya Mengkilap

"PBNU akan memanggil mereka yang tercatat sebagai pengurus atau kader NU karena tidak semua yang ke sana itu kader NU," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil lima nahdiyin untuk dimintai keterangan.

"Penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan serta hal-hal prinsip lainnya," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Selain itu, pihaknya juga akan memanggil pimpinan badan otonom (banom) serta lembaga yang menjadi pengabdian dari kelima orang tersebut.

"Ketua Umum juga akan memanggil pimpinan banom dan lembaga yang menjadi pengabdian yang bersangkutan," ujarnya.

Jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, kata dia, bukan tidak mungkin kelima orang itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau banom.