Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai tidak ada masalah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diubah namanya menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
DPR RI saat ini dalam proses merevisi Undang-Undang Wantimpres yang salah satu perubahannya terkait mengubah nama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
"Wantimpres itu (dibentuk) berdasarkan undang-undang, maka perubahan nomenklatur-nya berdasarkan undang-undang," kata Bamsoet dikuktip dari Antara, Rabu (17/7/2024).
Dalam kesempatan yang sama, saat ditanya mengenai kedudukan DPA yang setara dengan lembaga negara, Bamsoet menilai itu tak masalah.
"Pandangan saya pribadi itu tidak masalah, karena perubahan nomenklatur tidak mengubah kewenangan lembaga Wantimpres itu menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Kita kembalikan kepada para pimpinan partai politik, pada sistem yang ada ya itu diputuskan di DPR," tutur Ketua MPR RI.
Namun, Bamsoet langsung bergerak menjauh dari para wartawan dan meninggalkan lokasi saat dia diminta tanggapannya soal Wantimpres yang disebut-sebut sebagai aksi bagi-bagi jabatan pemerintahan ke depan.
Rapat Paripurna DPR RI minggu lalu (11/7) menyetujui revisi UU tentang Wantimpres menjadi rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR RI. Usulan merevisi UU Wantimpres itu sebelumnya digodok oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, yang beberapa perubahannya mencakup perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA, perubahan jumlah keanggotaan menjadi tak terbatas sesuai kebutuhan presiden, dan perubahan soal syarat anggota DPA.
Di lokasi terpisah, Presiden RI Joko Widodo merespons pertanyaan mengenai peluang dirinya menjadi anggota DPA pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto nanti.
Baca Juga: Tuai Polemik, Yusril Tanggapi Wacana DPA Dihidupkan Lagi Lewat RUU Wantimpres, Simak!
Presiden Jokowi menyebut dia tetap berencana pensiun selepas purna-tugas sebagai Presiden RI, kembali ke kampung halamannya di Surakarta, Jawa Tengah, dan kembali menjadi rakyat biasa.
"Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah," kata Jokowi merespons pertanyaan wartawan soal peluang dirinya menjadi anggota DPA. (Antara)
Berita Terkait
-
Tuai Polemik, Yusril Tanggapi Wacana DPA Dihidupkan Lagi Lewat RUU Wantimpres, Simak!
-
Usul Dana Bantuan Parpol Naik 10 Kali Lipat, Bamsoet Catut Kajian KPK: Supaya Masalah Korupsi Berkurang
-
RUU Wantimpres Dicurigai Cuma Puaskan Libido Penguasa, Produk Legislasi DPR Berpotensi Rusak Demokrasi!
-
Puan Wanti-wanti Anak Buahnya di DPR soal RUU Wantimpres: Jangan Langgar Aturan!
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Siapa Ibnu Masud? Bos Travel Riau Diduga Kelabuhi Khalid Basalamah soal Kuota Haji
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Bongkar Lobi-lobi Asosiasi Travel ke Kemenag
-
Keterlibatan Ustaz Khalid Basalamah di Kasus Kuota Haji Mulai Terlihat, Kini Ngaku Sebagai Korban
-
Alat Perekam Getaran Gempa di Gunung Kelud Rp1,5 Miliar Dicuri, Malingnya Gak Ngotak!
-
Nasib Bripda Abi Usai Lempar Helm ke Pelajar Hingga Kritis, Dihukum Demosi 5 Tahun!
-
Anggota Komisi I DPR Desak TNI Jelaskan Terkait Ferry Irwandi yang Dinilai Ancam Pertahanan Siber
-
Tak Sudi Disanksi Kasus Rantis Lindas Ojol, Kompol Cosmas dan Bripka Rohmad Kompak Banding
-
Tragis! Detik-detik Menkeu Nepal Ditelanjangi, Dipukuli, Dikejar Pendemo Sampai Masuk Sungai
-
Klaim Transjabodetabek Berhasil Urai Macet, Pramono: Kecuali di TB Simatupang
-
Prabowo Dinilai Kian Objektif Pilih Menteri, Efek Kritik Publik dan Gejolak Demo