Suara.com - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, mengakui calon kepala daerah yang diusung partai politik (parpol) lebih laku dipilih masyarakat ketimbang calon dari jalur independen atau perseorangan. Menurutnya, hal ini terjadi karena politik uang alias money politic.
Ujang mengatakan, politik uang sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Jika tak memberikan uang, maka pemilih enggan memberikan suaranya untuk calon yang berkontestasi.
"Karena pemilu kita kan orientasinya kan lebih banyak money politic," ujar Ujang kepada Suara.com, Kamis (18/7/2024).
Ujang menyebut seharusnya ketika masyarakat sudah lelah dengan parpol dan tingkat kepercayaannya menurun, maka pemilih beralih mendukung calon independen.
"Ketika masyarakat tidak suka pada parpol, ketika parpol tidak dipercaya oleh masyarakat, maka mestinya jalur independen yang dipercaya, yang laku dijual. Tapi kan tidak," jelasnya.
Sementara dalam politik uang, calon independen kerap kali kalah dengan calon yang didukung parpol. Sebab, mereka harus mengeluarkan biaya dari kantong sendiri.
Berbeda dengan calon dari parpol yang disokong sejumlah pihak dan partainya sendiri dengan mesin politiknya.
"Ketika ada tawaran mendukung calon independen, lalu calon-calin dari partai menebar uang, maka mereka tidak akan memilih calon independen. Saya melihatnya seperti itu. Jadi aneh memang di kita ya," pungkasnya.
Pencalonan kepala daerah di Indonesia untuk jalur independen memang sepi peminat. Sejauh ini, untuk tingkatan provinsi, baru pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang sudah menempuhnya hingga tahap verifikasi faktual berkas.
Baca Juga: Enggak Fair! Ketum FBR Tak Dukung Usulan Calon Kepala Daerah Independen Daftar Lewat Dukungan Ormas
Dharma-Kun sempat hampir kandas upayanya karena dokumen pendaftarannya ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kemudian, ada lagi dua daerah di Jawa Tengah yang masih memiliki kontestan jalur independen, yakni di Sukoharjo dan Tegal.
Berita Terkait
-
Lawan Politik Uang di Pilkada Jakarta, Bawaslu DKI Tebar Ultimatum: Pelaku dan Penerima Bisa Dipidana!
-
Setelah Beri Waktu Tambahan, Kini KPU DKI Nyatakan Berkas Pendaftaran Dharma-Kun Memenuhi Syarat
-
Sebut Nagita Slavina, Cara PKB Dongkrak Popularitas Politik Bobby Nasution?
-
Enggak Fair! Ketum FBR Tak Dukung Usulan Calon Kepala Daerah Independen Daftar Lewat Dukungan Ormas
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat