Suara.com - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, mengakui calon kepala daerah yang diusung partai politik (parpol) lebih laku dipilih masyarakat ketimbang calon dari jalur independen atau perseorangan. Menurutnya, hal ini terjadi karena politik uang alias money politic.
Ujang mengatakan, politik uang sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Jika tak memberikan uang, maka pemilih enggan memberikan suaranya untuk calon yang berkontestasi.
"Karena pemilu kita kan orientasinya kan lebih banyak money politic," ujar Ujang kepada Suara.com, Kamis (18/7/2024).
Ujang menyebut seharusnya ketika masyarakat sudah lelah dengan parpol dan tingkat kepercayaannya menurun, maka pemilih beralih mendukung calon independen.
"Ketika masyarakat tidak suka pada parpol, ketika parpol tidak dipercaya oleh masyarakat, maka mestinya jalur independen yang dipercaya, yang laku dijual. Tapi kan tidak," jelasnya.
Sementara dalam politik uang, calon independen kerap kali kalah dengan calon yang didukung parpol. Sebab, mereka harus mengeluarkan biaya dari kantong sendiri.
Berbeda dengan calon dari parpol yang disokong sejumlah pihak dan partainya sendiri dengan mesin politiknya.
"Ketika ada tawaran mendukung calon independen, lalu calon-calin dari partai menebar uang, maka mereka tidak akan memilih calon independen. Saya melihatnya seperti itu. Jadi aneh memang di kita ya," pungkasnya.
Pencalonan kepala daerah di Indonesia untuk jalur independen memang sepi peminat. Sejauh ini, untuk tingkatan provinsi, baru pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang sudah menempuhnya hingga tahap verifikasi faktual berkas.
Baca Juga: Enggak Fair! Ketum FBR Tak Dukung Usulan Calon Kepala Daerah Independen Daftar Lewat Dukungan Ormas
Dharma-Kun sempat hampir kandas upayanya karena dokumen pendaftarannya ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kemudian, ada lagi dua daerah di Jawa Tengah yang masih memiliki kontestan jalur independen, yakni di Sukoharjo dan Tegal.
Berita Terkait
-
Lawan Politik Uang di Pilkada Jakarta, Bawaslu DKI Tebar Ultimatum: Pelaku dan Penerima Bisa Dipidana!
-
Setelah Beri Waktu Tambahan, Kini KPU DKI Nyatakan Berkas Pendaftaran Dharma-Kun Memenuhi Syarat
-
Sebut Nagita Slavina, Cara PKB Dongkrak Popularitas Politik Bobby Nasution?
-
Enggak Fair! Ketum FBR Tak Dukung Usulan Calon Kepala Daerah Independen Daftar Lewat Dukungan Ormas
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Perkuat Otot Militer, RI-AS Resmi Bentuk MDCP: Fokus Teknologi Bawah Laut
-
Iran Desak PBB Beri Sanksi Ganti Rugi Materiil dari Bahrain Hingga Yordania
-
Minyak Dunia Tembus USD 110, Subsidi RI Terancam Bengkak Rp79 Triliun
-
Profil Pete Hegseth: Menteri Perang AS yang 'Membenci' Islam, Punya Tato Kafir
-
Sambil Menangis, Aboe Bakar PKS Minta Maaf ke Ulama dan Warga Madura Terkait Isu Narkoba
-
3 Jejak Kotor Pete Hegseth Si Dewa Perang yang Doyan Mabuk dan Terjerat Skandal Seks
-
Apa Saja Efek Blokade Selat Hormuz oleh AS? Ini 5 Konsekuensinya
-
Kapal Perang AS USS George HW Bush Bermanuver Jauh ke Afrika Demi Hindari Selat Hormuz
-
Menhaj Irfan Buka-bukaan Soal War Tiket Haji: Saya yang Tanggung Jawab
-
Nadiem Sebut Audit Kerugian Negara Rp2,1 Triliun Hasil Rekayasa: Terbukti di Sidang