Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) curiga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sengaja membiarkan persoalan sampah terus terjadi. Pemprov Jakarta juga dianggap tidak becus urus sampah meski sebenarnya sudah punya aturan perundang-undangan yang ideal.
"Di atas kertas cukup baik, cuma kita tidak tahu kepentingan pemerintah, bisa jadi atau tidak. Ya sudah memang urusan sampah ini mungkin tidak mau diurus, diperbaiki, karena ada proyek di situ," kata koordinator kampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah kepada Suara.com, Kamis (18/7/2024).
Pria yang akrab disapa Anca itu memaparkan, Jakarta sebenarnya sudah punya aturan terkait pencegahan penumpukan sampah di TPA hingga cara pengelolaannya mulai dari tingkat RW. Aturan tersebut tercatat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.
Akan tetapi, kata Anca, pelaksanaan Pergub tersebut tidak pernah serius dijalankan. Serta tak ada ketegasan Pemrpov dalam penerapannya. Itu sebabnya, Walhi curiga kalau ada kesengajaan atas tindakan tersebut.
"Kalau sampah terus jadi masalah, ada proyek, ya kan mereka-mereka juga yang untung. Kita tidak putus harapan, cuma melihat cara-cara yang dilakukan pemerintah, ya kita berani ngomong seperti itu. Jangan-jangan sampah ini memang sengaja dipelihara," tuding Anca.
Salah satu proyek yang bisa jadi menguntungkan segelintir orang di Pemprov Jakarta, lanjut Anca, seperti rencana pembuatan TPA baru di Kepulauan Seribu yang disebut dengan istilah 'pulau sampah'. Padahal, Pemprov Jakarta dinilai harusnya tidak perlu membuka TPA baru, tetapi memastikan jumlah sampah yang berakhir ke TPA makin berkurang.
Selain itu, program Refuse Derived Fuel (RDF) juga dicurigai sebagai salah satu dari proyek yang sengaja dibuat. RDF sendiri merupakan hasil pemisahan sampah padat perkotaan antara fraksi yang mudah terbakar dengan fraksi yang sulit terbakar.
"Itu kan proyek semua dan proyeknya selalu dihilir. Sedangkan terkait pengetahuan masyarakat untuk peningkatan kapasitas, pendampingan, pendidikan, itu masih jarang terlihat. Solusi yang diberikan pemerintah selalu dihilir dan bentuknya proyek," pungkas Anca.
Baca Juga: Viral Ibu Kost Pergoki Kamar Penuh Sampah, Diduga Dihuni Penderita Hoarding Disorder
Berita Terkait
-
Semua Fraksi DPRD DKI Setuju, Pemprov Jalankan Program Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
-
Viral Kamar Penuh Tumpukan Sampah dan Bau, Pemilik Kos Sampai Shock
-
Mengenal Ciri-Ciri Hoarding Disorder, Lagi Viral Gegara Anak Kos Timbun Sampah di Kamar
-
Viral Ibu Kost Pergoki Kamar Penuh Sampah, Diduga Dihuni Penderita Hoarding Disorder
-
Viral Anak Kos Timbun Sampah di Kamar, Ini Penjelasan Soal Hoarding Disorder Berikut Gejala, Penyebab dan Pengobatan
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!