Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) curiga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sengaja membiarkan persoalan sampah terus terjadi. Pemprov Jakarta juga dianggap tidak becus urus sampah meski sebenarnya sudah punya aturan perundang-undangan yang ideal.
"Di atas kertas cukup baik, cuma kita tidak tahu kepentingan pemerintah, bisa jadi atau tidak. Ya sudah memang urusan sampah ini mungkin tidak mau diurus, diperbaiki, karena ada proyek di situ," kata koordinator kampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah kepada Suara.com, Kamis (18/7/2024).
Pria yang akrab disapa Anca itu memaparkan, Jakarta sebenarnya sudah punya aturan terkait pencegahan penumpukan sampah di TPA hingga cara pengelolaannya mulai dari tingkat RW. Aturan tersebut tercatat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.
Akan tetapi, kata Anca, pelaksanaan Pergub tersebut tidak pernah serius dijalankan. Serta tak ada ketegasan Pemrpov dalam penerapannya. Itu sebabnya, Walhi curiga kalau ada kesengajaan atas tindakan tersebut.
"Kalau sampah terus jadi masalah, ada proyek, ya kan mereka-mereka juga yang untung. Kita tidak putus harapan, cuma melihat cara-cara yang dilakukan pemerintah, ya kita berani ngomong seperti itu. Jangan-jangan sampah ini memang sengaja dipelihara," tuding Anca.
Salah satu proyek yang bisa jadi menguntungkan segelintir orang di Pemprov Jakarta, lanjut Anca, seperti rencana pembuatan TPA baru di Kepulauan Seribu yang disebut dengan istilah 'pulau sampah'. Padahal, Pemprov Jakarta dinilai harusnya tidak perlu membuka TPA baru, tetapi memastikan jumlah sampah yang berakhir ke TPA makin berkurang.
Selain itu, program Refuse Derived Fuel (RDF) juga dicurigai sebagai salah satu dari proyek yang sengaja dibuat. RDF sendiri merupakan hasil pemisahan sampah padat perkotaan antara fraksi yang mudah terbakar dengan fraksi yang sulit terbakar.
"Itu kan proyek semua dan proyeknya selalu dihilir. Sedangkan terkait pengetahuan masyarakat untuk peningkatan kapasitas, pendampingan, pendidikan, itu masih jarang terlihat. Solusi yang diberikan pemerintah selalu dihilir dan bentuknya proyek," pungkas Anca.
Baca Juga: Viral Ibu Kost Pergoki Kamar Penuh Sampah, Diduga Dihuni Penderita Hoarding Disorder
Berita Terkait
-
Semua Fraksi DPRD DKI Setuju, Pemprov Jalankan Program Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
-
Viral Kamar Penuh Tumpukan Sampah dan Bau, Pemilik Kos Sampai Shock
-
Mengenal Ciri-Ciri Hoarding Disorder, Lagi Viral Gegara Anak Kos Timbun Sampah di Kamar
-
Viral Ibu Kost Pergoki Kamar Penuh Sampah, Diduga Dihuni Penderita Hoarding Disorder
-
Viral Anak Kos Timbun Sampah di Kamar, Ini Penjelasan Soal Hoarding Disorder Berikut Gejala, Penyebab dan Pengobatan
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?