Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) curiga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sengaja membiarkan persoalan sampah terus terjadi. Pemprov Jakarta juga dianggap tidak becus urus sampah meski sebenarnya sudah punya aturan perundang-undangan yang ideal.
"Di atas kertas cukup baik, cuma kita tidak tahu kepentingan pemerintah, bisa jadi atau tidak. Ya sudah memang urusan sampah ini mungkin tidak mau diurus, diperbaiki, karena ada proyek di situ," kata koordinator kampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah kepada Suara.com, Kamis (18/7/2024).
Pria yang akrab disapa Anca itu memaparkan, Jakarta sebenarnya sudah punya aturan terkait pencegahan penumpukan sampah di TPA hingga cara pengelolaannya mulai dari tingkat RW. Aturan tersebut tercatat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.
Akan tetapi, kata Anca, pelaksanaan Pergub tersebut tidak pernah serius dijalankan. Serta tak ada ketegasan Pemrpov dalam penerapannya. Itu sebabnya, Walhi curiga kalau ada kesengajaan atas tindakan tersebut.
"Kalau sampah terus jadi masalah, ada proyek, ya kan mereka-mereka juga yang untung. Kita tidak putus harapan, cuma melihat cara-cara yang dilakukan pemerintah, ya kita berani ngomong seperti itu. Jangan-jangan sampah ini memang sengaja dipelihara," tuding Anca.
Salah satu proyek yang bisa jadi menguntungkan segelintir orang di Pemprov Jakarta, lanjut Anca, seperti rencana pembuatan TPA baru di Kepulauan Seribu yang disebut dengan istilah 'pulau sampah'. Padahal, Pemprov Jakarta dinilai harusnya tidak perlu membuka TPA baru, tetapi memastikan jumlah sampah yang berakhir ke TPA makin berkurang.
Selain itu, program Refuse Derived Fuel (RDF) juga dicurigai sebagai salah satu dari proyek yang sengaja dibuat. RDF sendiri merupakan hasil pemisahan sampah padat perkotaan antara fraksi yang mudah terbakar dengan fraksi yang sulit terbakar.
"Itu kan proyek semua dan proyeknya selalu dihilir. Sedangkan terkait pengetahuan masyarakat untuk peningkatan kapasitas, pendampingan, pendidikan, itu masih jarang terlihat. Solusi yang diberikan pemerintah selalu dihilir dan bentuknya proyek," pungkas Anca.
Baca Juga: Viral Ibu Kost Pergoki Kamar Penuh Sampah, Diduga Dihuni Penderita Hoarding Disorder
Berita Terkait
-
Semua Fraksi DPRD DKI Setuju, Pemprov Jalankan Program Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
-
Viral Kamar Penuh Tumpukan Sampah dan Bau, Pemilik Kos Sampai Shock
-
Mengenal Ciri-Ciri Hoarding Disorder, Lagi Viral Gegara Anak Kos Timbun Sampah di Kamar
-
Viral Ibu Kost Pergoki Kamar Penuh Sampah, Diduga Dihuni Penderita Hoarding Disorder
-
Viral Anak Kos Timbun Sampah di Kamar, Ini Penjelasan Soal Hoarding Disorder Berikut Gejala, Penyebab dan Pengobatan
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK