Suara.com - Dinas Pendidikan Jakarta memberi jawaban terkait nasib empat ribuan guru honorer yang terkena cleansing atau penataan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin memastikan kalau mereka akan tetap bisa mengajar di sekolah.
Para guru itu juga diperbolehkan ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru serta pendaftaran kontrak kerja individu (KKI). Akan tetapi, kuota untuk PPPK maupun KKI terbatas.
"Ada 1.700 (kuota KKI), dari 4.000 itu bisa ikut untuk tes KKI dengan sesuai ketentuan. Nanti ada PPPK yang kuota 1.900 dari Kemendikbud," kata Budi kepada awak media di Jakarta, Minggu (21/7/2024).
Lantaran kuota yang dibutuhkan terbatas, Budi memastikan kalau para guru yang terkena cleansing tetap bisa mengajar.
"Ya nanti mereka akan bekerja seperti biasa di sekolah," ucap Budi.
Akan tetapi, para guru itu harus lebih dulu terdaftar dalam data pokok pendidikan atau dapodik untuk seleksi PPPK. Sedangkan untuk pendaftaran KKI tidak diwajibkan memiliki dapodik.
"Yang penting mereka akan dapat dapodik semua. Sehingga mereka punya hak untuk mengikuti seleksi," imbuhnya.
Dapodik tersebut hanya akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Budi menyampaikan kalau Dinas Pendidikan hanya akan memberikan pengajuan. Sehingga dia tak bisa memastikan lama waktu prosesnya.
Pemprov Jakarta mengumumkan akan buka seleksi KKI pada Agustus 2024 dengan kuota ketersediaan sebanyak 1.700. Nantinya, KKI tersebut akan dibuka kembali pada 2025.
Baca Juga: Dinas Pendidikan DKI Janji Beri Dapodik ke Guru Honorer Terkena Cleaning Agar Bisa Daftar PPPK
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Riwayat Pendidikan Gibran di KPU Jadi Sorotan, Masa SMA Ditempuh 5 Tahun
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
Siswi MTS Cipayung Gantung Diri Akibat Bullying, Menteri PPPA: Anak Butuh Ruang Aman untuk Curhat
-
5 Fakta Dugaan Skandal Panas Irjen Krishna Murti dan Kompol Anggraini Berujung Mutasi Jabatan
-
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Warganet Usul Tim BGN Berisi Purnawirawan TNI Diganti Alumni MasterChef
-
Detik-detik Mengerikan Transjakarta Hantam Deretan Kios di Jaktim: Sejumlah Pemotor Ikut Terseret!
-
Serukan Green Policy Lawan Krisis Ekologi, Rocky Gerung: Sejarah Selalu Berpihak ke Kaum Muda
-
Kunto Aji Soroti Kualitas Makanan Bergizi Gratis dari 2 Tempat Berbeda: Kok Timpang Gini?
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Pajak Kendaraan di RI Lebih Mahal dari Malaysia, DPRD DKI Janji Evaluasi Aturan Progresif di Jakarta