Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengklaim dirinya tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Hasto menegaskan dirinya bukan lah merupakan seorang konsultan perusahaan kereta api.
"Tapi bisa kami pastikan bahwa gak ada persoalan terkait dengan masalah kereta api, saya juga bukan konsultan perusahaan kereta api," kata Hasto ditemui di Kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).
Kendati begitu, ia memastikan akan tetap memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus tersebut.
"Ya apalagi undangan yang kami lakukan ya pasti kami akan datangi," ungkapnya.
Ia memastikan masalah hukum yang dihadapinya saat ini tidak akan mempengaruhi PDIP bergerak menghadapi Pilkada 2024.
"Ya itu yang mungkin dari pihak sononya mencoba mengkaitkan, tapi dari kami tidak, bagi kami ini bagian dari ujian-ujian partai. Karena kami ini juga digerakkan oleh nilai nilai ideologi moral dan etika di dlm berpartai," katanya.
"Sehingga saya akan memenuhi panggilan itu, Pilkada urusan lain, dan mesin terus bergerak," sambungnya.
Alasan Tak Penuhi Panggilan KPK
Baca Juga: Lewat Putranya, KPK Dalami Aset dan Bisnis Mantan Gubenur Malut Abdul Ghani Kasuba
Sebelumnya Ketua DPP PDIP yang juga Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan bahwa Sekretatis Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto belum bisa penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Awalnya Ronny membenarkan jika Hasto menerima panggilan pemeriksaan dari KPK. Tapi bukan persoalan terkait kasus Harun Masiku, melainkan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
"Iya, ada surat pemanggilan dari KPK. Bukan untuk menyelesaikan pemeriksaan yang sebelumnya terkait buron Harun Masiku, tapi soal lain," kata Ronny kepada Suara.com, Jumat (19/7/2024).
Ia mengatakan, bahwa pihaknya masih mempelajari materi soal pemanggilan KPK tersebut.
"Kami masih mempelajari materi pemanggilan ini dan kami pastikan akan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung," ungkapnya.
Untuk itu, Ronny menegaskan Hasto belum bisa memenuhi panggilan KPK tersebut lantaran dianggap baru mengetahui adanya hal tersebut.
Berita Terkait
-
Massa Sedara Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah di Proyek Investasi PGN Blok Muriah
-
Mendadak 'Hilang' usai Dikabarkan Tersangka, Ini Alasan KPK Belum Periksa Walkot Semarang Ita
-
Lewat Putranya, KPK Dalami Aset dan Bisnis Mantan Gubenur Malut Abdul Ghani Kasuba
-
Namanya Sering Disebut Saksi, KPK Akan Dalami Keterlibatan Menhub Budi Karya Sumadi Di Kasus DJKA
-
Soal Peluang Kasus Obstruction Of Juctice, KPK Disebut Makin Dekat Dengan Harun Masiku
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Waspada Air Laut Tembus Tanggul Pantai Mutiara, Pemprov Target Perbaikan Rampung 2027
-
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp51 Triliun, AHY: Fokus Utama Pulihkan Jalan dan Jembatan
-
Perayaan Hanukkah Berdarah di Bondi Beach: 9 Tewas, Diduga Target Komunitas Yahudi?
-
Horor di Bondi Beach: Penembakan Brutal di Pantai Ikonik Australia, 9 Orang Tewas
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
PSI Tapsel Salurkan Bantuan ke Sangkunur, Sejumlah Desa Masih Terisolasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional