Suara.com - Kerusuhan di Bangladesh semakin membara terhadap aksi protes terhadap reformasi pekerjaan publik yang dilakukan oleh mahasiswa.
Kali ini total yang meninggal dunia mencapai 187 orang imbas api kerusuhan di Bangladesh semakin membara. Bahkan, jam malam pun kini diperketat oleh pemerintah.
Pemadaman internet dan patroli militer pun digencarkan untuk mengatasi kerusuhan yang menewaskan 187 orang (Jumlah korban bertambah).
Pemerintah mengeluarkan perintah baru yang memperpanjang jam malam hingga Kamis dan diberlakukan bersamaan dengan pengerahan aparat militer sejak Jumat lalu.
Sesuai keputusan Mahkamah Agung, pemerintah mengumumkan penurunan kuota pekerjaan publik dari 56 persen menjadi 7 persen pada Senin malam.
Para mahasiswa yang berunjuk rasa memberi ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam 48 jam dan mengembalikan keadaan seperti semula.
Aksi protes mahasiswa berujung pada kekerasan setelah polisi dan anggota partai Liga Awami yang berkuasa diduga melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa pekan lalu.
Inspektur pos polisi Rumah Sakit Dhaka Medical College, Md Bachchu Mia, mengatakan kepada Anadolu bahwa rata-rata 70-80 pelajar dan warga dibawa ke rumah sakit itu setiap hari sejak Selasa (16/7) lalu.
Sedikitnya 187 orang telah tewas dan ratusan lainnya terluka sejak hari itu, 13 di antaranya kehilangan nyawa di rumah-rumah sakit pada Senin, menurut laporan surat kabar Prothom Alo pada Selasa.
Baca Juga: Tanah Longsor Mematikan di Gofa Etiopia, Renggut Nyawa 146 Orang
Sementara itu, para pebisnis yang menemui Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Senin mengatakan pemadaman internet total yang terus berlanjut mematikan bisnis mereka.
Namun, mereka tetap mendukung perdana menteri dan meminta agar layanan digital segera dipulihkan.
PM Hasina mengatakan bahwa jam malam dan pemadaman internet akan berlanjut hingga situasi membaik.
Sementara itu, lebih dari 2.000 orang, yang sebagian besar merupakan pendukung partai oposisi Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami, ditangkap di seluruh negeri atas tuduhan kekerasan.
Protes terhadap sistem kuota 56 persen pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu membuat pemerintah menutup institusi-institusi pendidikan untuk mengatasi kerusuhan tersebut.
Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi keluarga veteran perang kemerdekaan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Krisis Iklim Adalah Ancaman Nyata, Generasi Muda Paling Dirugikan
-
Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela: Ini Imperialisme Modern!
-
Rocky Gerung Ngaku Girang Hadir di HUT ke-53 PDIP, Puji Pidato Megawati: Jernih, Tulus, dan Berani
-
BGN Ancam Suspend Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene, Target Nol Keracunan 2026