Janji Kasih Muhammadiyah Lahan Tambang Terbaik, Menteri Bahlil: Nanti Saya Lapor ke Presiden Jokowi

Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku siap memberikan lahan terbaik bagi ormas Muhammadiyah. Hal itu disampaikan setelah PP Muhammadiyah menerima tawuran izin pertambangan dari pemerintah.

Menurut Bahlil, lahan tambang yang akan diberikan kepada Muhammadiyah berupa lokasi terbaik, selain bekas Kaltim Prima Coal (KPC) yang sebelumnya diberikan ke Nahdlatul Ulama (NU).

"Jadi terkait dengan yang Muhammadiyah, Insyaallah kami akan memberikan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang paling bagus di luar daripada KPC," ujar Bahlil dikutip dari Antara, Senin (29/7/2024).

Dia juga mengaku akan melaporkan Presiden Joko Widodo untuk mendapat persetujuan terkait lokasi pertambangan yang bakal diberikan kepada Muhammadiyah.

"Nanti saya laporkan ke Presiden (Jokowi)," katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua Tim Pengelola tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy, dan meyakini ormas tersebut bisa mengelola IUPK yang diberikan secara baik.

Bahlil menyampaikan, pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan juga bisa menjadi contoh bagi para investor, karena apabila kebijakan tersebut sukses mendorong pemajuan, maka bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam tata kelola tambang oleh pihak swasta.

"Justru kehadiran organisasi keagamaan ini untuk memberikan contoh kepada investor lain kelola tambang yang baik dong lingkungannya, dijaga," ujar Bahlil.

Muhammadiyah Terima 'Jatah' Tambang

Baca Juga: Makjleb! JATAM Kritik Muhammadiyah dan PBNU soal 'Jatah' Tambang: Elite Ormas dengan Oligarki sama-sama Rakus

Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga berkomitmen untuk mewujudkan usaha tambang yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.