Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Khoiruddin angkat bicara soal sepinya Rapat Paripurna di lembaga perwakilan rakyat tersebut. Ia mengakui sudah sejak lama para legislator Kebon Sirih malas menghadiri rapat paripurna.
Pada Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) yang digelar Senin (29/7/2024) misalnya, hanya 43 anggota dewan yang hadir.
"Selama ini juga begitu (anggota dewan jarang hadir rapat paripurna). Tidak maksimal," ujar Khoiruddin di Gedung DPRD DKI, Senin (29/7/2024).
Khoiruddin belum melihat adanya keterkaitan antara menjelang berakhirnya masa jabatan anggota dewan pada akhir Agustus ini dengan absen rapat. Namun, ia meyakini dewan yang tak datang memiliki kegiatan lain.
"Saya belum dapat indikasi itu. Mungkin ada kesibukan lain barangkali," jelasnya.
Ke depannya, Khoiruddin mengaku bakal mendisiplinkan para anggota dewan agar nantinya menghadiri rapat paripurna kecuali ada kepentingan mendesak.
"Ya, ke depan kita disipilinkan," katanya.
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI pada Senin (29/7/2024) terpantau sepi. Lebih dari setengah jumlah anggota dewan Kebon Sirih tak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 (P2APBD).
Dalam rapat ini, fraksi-fraksi DPRD DKI menyampaikan pemandangan atas Raperda P2APBD itu. Kemudian, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang juga ikut hadir menyampaikan jawaban atas pemandangan fraksi.
Baca Juga: Kaesang Tak Keberatan Jika Jusuf Hamka Diusung Jadi Cagub Di Pilgub Jakarta: Itu Dapurnya Golkar
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi PKS, Khoiruddin ini juga molor dari jadwal. Seharusnya, rapat dimulai pukul 10.00 WIB.
Namun, Khoiruddin baru membuka rapat sekitar pukul 11.27 WIB dengan agenda pemandangan fraksi-fraksi atas Raperda P2APBD.
Pantauan Suara.com, rapat sudah terpantau sepi dari awal. Hanya sedikit kursi yang terisi beberapa anggota dewan.
Bahkan, saat Heru Budi menyampaikan jawaban atas pemandangan fraksi, terlihat tak sampai 15 orang ada di ruangan.
Berdasarkan daftar kehadiran anggota, dari 106 anggota DPRD DKI, hanya 43 orang yang mengisi tanda tangan kehadiran rapat.
Bahkan, awalnya yang duduk di bangku pimpinan dewan hanya Khoiruddin sendiri. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri hadir di pertengahan rapat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta