Akan Abaikan Utusan PBNU untuk Selesaikan Konflik, PKB Menolak Apa pun Intervensi Kedaulatan Partai

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, memastikan bakal mengabaikan adanya utusan dari PBNU yang akan menyelesaikan permasalahan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jazilil justru mempertanyakan, mengapa PBNU sampai menggelar rapat pleno untuk mengutus orang menyelesaikan masalah.

"Utusan apa itu? Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang partai politik. Dengan sendirinya maka itu gugur, maka itu harus diabaikan," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Ia mengatakan PKB hingga saat ini belum ada rencana untuk bertemu dengan utusan PBNU tersebut.

"Gak ada, gak ada," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia pun menegaskan partai yang diketuai Muhaimin Iskandar atau Cak Imin hingga kini tidak ada masalah dengan PBNU. Sehingga mereka menolak segala bentuk intervensi.

"Ya Itu tadi, bahwa PKB, seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai," pungkasnya.

Utusan PBNU

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan mandat kepada dua tokoh untuk mencari jalan atas permasalahan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mandat tersebut diberikan melalui keputusan di rapat pleno PBNU, Minggu (28/7/2024).

Baca Juga: Soal Usul PBNU Bentuk Partai Baru daripada Usik PKB, Gus Jazil: Mau Bertindak Apa Saja, Silakan

Keputusan terkait tersebut menjadi salah satu dari hasil rapat pleno. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyampaikan ada pembahasan mengenai perkembangan hubungan PBNU dengan PKB di dalam pleno tersebut.

"Jadi, karena akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan sangat tajam terhadap PBNU dari PKB dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan di antara dua entitas ini," kata Yahya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu.

Dia memastikan pihaknya tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan permasalahan dengan PKB.

"Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang. Pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rais Aam dan Bapak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," kata Yahya.

Gus Yahya menyampaikan alasan mengapa PBNU memberikan mandat kepada dua tokoh tersebut. Salah satu alasannya lantaran rekam jejak Anwar dan Amin Said.

"Karena Kiai Anwar Iskandar ini adalah di antara para Assabiqunal Awwalun dari PKB yang tersisa. Jadi generasi perintis, pendiri, dan pejuang awal dari PKB yang tersisa," kata Yahya.

Sementara itu, Said Husni merupakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB pertama. Selain itu, Said merupakan anggota asistensi dari tim lima yang juga diberi mandat oleh PBNU untuk mempersiapkan berdirinya PKB.