Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan inspensik mendadak atau sidak di gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan efek kejut kepada instansi atau unit kerja penyelenggara pelayanan publik.
“Sidak dilakukan di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3); Badan Standar Kurikulum dan Assesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek; serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah, dengan mengambil data penerimaan mahasiswa baru tahun 2024,” kata Ghufron di Kantor Kemendikburistek, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
Dia bilang, nantinya data yang diperoleh dari kegiatan sidak ini akan dilakukan analisis oleh KPK. Dengan begitu, hasilnya bisa menjadi langkah-langkah perbaikan yang akan dibahas dengan Kemendikbusristek.
“KPK dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah sepakat, untuk menjadikan kegiatan sidak ini sebagai momentum perbaikan pada sektor pendidikan ke depannya,” kata Ghufron.
Sidak ini dilakukan KPK lantaran masih ada pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru serta banyaknya pemberitaan terkait manipulasi penerimaan mahasiswa baru yang dianggap cukup memprihatinkan.
“Sebelumnya KPK juga melalui upaya penindakan, melakukan kegiatan tangkap tangan dalam proses seleksi mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Lampung tahun 2022,” kata Ghufron.
Usai penindakan tersebut, lanjut dia, KPK bersama Kemendikburistek melakukan langkah-langkah perbaikan.
“Kami menyadari sektor pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Melalui sektor pendidikan, karakter integritas dan cinta tanah air ditanamkan kepada peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi. Sehingga KPK melalui pendekatan edukasi, juga intens melakukan berbagai upaya sosialisasi, kampanye, juga insersi kurikulum pendidikan antikorupsi, serta penguatan integritas kampus,” tutur Ghufron.
Baca Juga: Kemendikbud Sebut KPK Telusuri Dugaan Kecurangan PMB, Dua Perguruan Tinggi Diinspeksi
Dia juga menegaskan KPK tidak akan menutup kemungkinan untuk melakukan upaya penindakan jika diperoleh indikasi yang dianggap cukup mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi.
“Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor pendidikan serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penerimaan mahasiswa baru sebagai bagian mewujudkan sektor pendidikan Indonesia yang berintegritas dan bersih dari praktik-praktik korupsi,” tandas Ghufron.
Berita Terkait
-
Kemendikbud Sebut KPK Telusuri Dugaan Kecurangan PMB, Dua Perguruan Tinggi Diinspeksi
-
Petugas KPK Dua Jam Sambangi Kampus UNS, Ada Apa?
-
ALMASI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Minta Menag Yaqut Diperiksa
-
KPK Tegaskan Belum Ada Sprindik untuk Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Harun Masiku
-
Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Walkot Semarang Mbak Ita Minta Penjadwalan Ulang Untuk Diperiksa KPK
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'