Suara.com - Pakar Hukum BUMN Universitas Indonesia, Teddy Anggoro menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menghindarkan perusahaan-perusahaan negara dari politik kotor, terutama menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy di tengah maraknya demo dan hoaks yang menyerang beberapa pejabat tinggi BUMN.
"Salah satu bagian menimbang dalam UU BUMN, mengarahkan segala upaya untuk menjadikan BUMN perusahaan-perusahaan yang profesional yang akhirnya akan membawa pada kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Teddy.
Menjelang RUPS, beberapa BUMN sering kali dihadapkan pada isu-isu yang tidak berdasar dan serangan politik yang bertujuan untuk melemahkan manajemen.
Kasus terbaru yang dialami oleh Wakil Direktur Utama MIND ID, dan Kamelia Faisal, Direktur Biofarma merupakan contoh nyata dari upaya-upaya tersebut.
"Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam manajemen BUMN. BUMN harus menjadi tempat bekerja yang kondusif, bebas dari politik kotor, terutama menjelang RUPS," kata Teddy.
Menurutnya, menjaga lingkungan kerja yang profesional dan bebas dari intrik politik adalah langkah krusial untuk memastikan BUMN dapat beroperasi dengan optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Dengan mengedepankan profesionalisme dan menjauhkan politik dari manajemen BUMN, Teddy percaya perusahaan-perusahaan negara dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Sangat disayangkan jika kredibilitas seseorang diserang tanpa bukti hukum dan akurasi data yang valid. Ini menjadikan kebebasan berekspresi yang tidak bertanggung jawab. Menjelang RUPS ataupun rumor pergantian direksi, serangan bermuatan pribadi dan hoax sering terjadi. Publik sudah semakin cerdas dan bijak memahami informasi media sosial dan gerakan-gerakan demonstrasi,” ucap Teddy.
Baca Juga: Gedung BUMN di Jakarta Bakal Disulap Jadi Pusat Komersial Usai Ibu Kota Pindah
Berita Terkait
-
Gedung BUMN di Jakarta Bakal Disulap Jadi Pusat Komersial Usai Ibu Kota Pindah
-
Peringatan 4 tahun AKHLAK BUMN, IDSurvey Gelar Townhall Meeting dan Sebut Kejar Top 20 TIC Global
-
Waskita Karya Gendong Utang Rp82 Triliun, Proyek IKN Menggunung, Tapi Gaji Bos Naik!
-
Lowongan Kerja BRI Bulan Agustus 2024, IPK di Bawah 3.0 Bisa Daftar!
-
Buat Pengembangan Benih, BUMN Pertanian Usir Paksa Pensiunan Pertani dari Rumah Dinas
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
Terkini
-
Ciliwung Meluap usai Hujan Deras, 20 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
Karen Agustiawan Sebut Pemerintah Lempar Tanggung Jawab ke Pertamina soal Sewa Tangki BBM
-
Cuaca Hari Ini: Jakarta dan Sekitarnya Hujan Hingga Malam Hari
-
Kemenko PMK Kembangkan Sistem Berbasis AI untuk Pantau Layanan Anak Usia Dini
-
Revisi UU Penyiaran Disorot, Ahli: Era Digital Butuh Regulasi Waras dan KPI yang Kuat!
-
Diduga Lakukan Penggelapan Mobil Inventaris Kantor, Eks CEO dan Direktur Perusahaan Dipolisikan
-
Amerika Serikat dan Venezuela Memanas: Kapal Induk Dikerahkan ke Laut Karibia, Ini 5 Faktanya
-
Gempa Magnitudo 6,5 Leeward Island, BMKG: Tidak Ada Potensi Tsunami di Indonesia
-
Kewenangan Dicabut, Eks Dirut Pertamina Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM PT OPM
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan