Suara.com - Layanan besuk tahanan di Polres Metro Tangerang Kota mendapat sentuhan inovasi baru, masyarakat yang hendak menjenguk tahanan akan disuguhkan layanan seperti di Film Hollywood. Institusi kepolisian di Kota Tangerang itu kini telah memiliki gedung baru berkonsep Smart dan Green Building.
Beberapa layanan pun diperbaharui untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat yang hendak melakukan permohonan pelayanan kepolisian. Salah satu inovasi yang dilakukan Polres Metro Tangerang Kota pada layanan jenguk tahanan yang dinamai 'Jenguk Nyaman'
Diketahui, Polres Metro Tangerang Kota menerapkan sistem jenguk tahanan yang membatasi kontak fisik antara tahanan dengan penjenguk. Inovasi tersebut meniru orang yang sedang jenguk tahanan di Film-Film Hollywood.
Inovasi tersebut sangat efektif untuk meniadakan pertemuan fisik sacara langsung dan mampu mencegah masuknya barang-barang yang dilarang ke dalam sel tahanan, seperti: narkoba, sajam, rokok, korek api, maupun barang berbahaya lainnya yang berpotensi digunakan untuk tahanan bunuh diri maupun kabur.
Selain itu, ada juga dukungan aplikasi E-Tahti untuk memudahkan penjenguk tahanan mendaftar secara online jika ingin menjenguk tahanan dan memilih waktu yang diinginkan.
"Bisa dipastikan tempatnya terasa lebih nyaman. Semua tempat di ruang tahanan itu ber-AC, ada ruang menyusui, dan tempat bermain anak-anak. Kita bikin senyaman mungkin dan mengurangi stigma ruang tahanan terkesan seram," ujar Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho
Zain mengungkapkan, saat ini layanan tahanan di Polres Metro Tangerang Kota bak penjara di luar negeri atau seperti di film Hollywood. Para pembesuk nantinya tidak akan berkomunikasi secara langsung dengan tahanan, melainkan adanya sekat terbuat dari kaca serta berbicara dengan bantuan telepon yang telah tersedia.
"Pembesuk dan tahanan hanya bisa berkomunikasi melalui sambungan telepon jarak dekat, yang memungkinkan mereka masih tetap bertatap muka melalui sekat kaca. Sebanyak 4 ruangan beserta dengan teleponnya disiapkan untuk para penjenguk. Setiap penjenguk diberi waktu 10 menit. Artinya sudah seperti di film-film maupun di negara maju," jelasnya.
Kata Zain, sekat kaca tersebut dibuat untuk membantu pihaknya mengurangi kontak fisik penjenguk dengan tahanan, serta meminimalisir masuknya barang-barang yang dilarang di ruang sel tahanan. Selain itu, ia juga menerjunkan petugas di tiap ruangan untuk memantau komunikasi antara penjenguk dan tahanan.
Baca Juga: Gibran Respons soal Nasi Jagung Jadi Menu Makan Siang Gratis: Yang Penting Cakupan Gizi Terpenuhi
"Ini bisa mengurangi potensi dari tahanan kabur atau melakukan tindak pidana yang lain. Ini kita buat untuk meminimalisir itu semua. Tiap satu ruangan itu ada petugas yang berjaga. Pola penjagaannya pun ketat," katanya.
Untuk meminimalisir antrean bagi penjenguk, zain juga menghadirkan layanan sistem berbasis IT. Saat penjenguk hendak mengunjungi tahanan, terjadwal pada Selasa dan Kamis tersebut, harus melakukan registrasi identitas dengan KTP dan face recognition di gerbang pintu utama.
"Usai meregister, penjenguk akan secara otomatis akan mendapat nomor antrean sesuai tujuan dan waktu kedatangan. Disamping itu juga bisa mendaftar secara online di E-Tahti," paparnya.
Zain menambahkan, di ruang layanan tahanan itu pihaknya telah memasang kamera CCTV di tiap sudut. Hal tersebut bertujuan untuk memantau pergerakan baik para tahanan maupun para pengunjung.
"Konsepnya, pembesuk keluarga tahanan duduk berhadapan dengan kaca pembatas dan berkomunikasi melalui sambungan telepon. Di bagian penjagaan, dipasang kamera CCTV yang dapat memantau pergerakan para tahanan," jelasnya.
"Selain itu, kami juga memasang alat face recognition di depan pintu penjagaan dan pintu masuk sel. tahanan. Alat itu ditujukan untuk keamanan petugas. Jadi tidak sembarang petugas yang bisa masuk ke dalam ruang tahanan. Ini untuk meminimalisir penyimpangan dan membatasi orang yang keluar masuk sel tahanan, kecuali yang telah terregister," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Gibran Respons soal Nasi Jagung Jadi Menu Makan Siang Gratis: Yang Penting Cakupan Gizi Terpenuhi
-
Uji Coba Makan Bergizi Gratis Di SDN 4 Tangerang, Gibran Suguhi Menu Nasi Telur dan Susu Kemasan
-
Tak Gunakan Plastik Sekali Pakai, Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Tangerang Ternyata Pakai Ini
-
Gibran Uji Coba Makan Bergizi Gratis Di SDN 4 Tangerang, Siswa Disuguhi Menu Nasi Telur Dan Susu Kemasan
-
Warga Kampung Baru Tangerang Protes, Minta PT Alam Sutera Hentikan Pengerjaan Proyek
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Putin Sampaikan Belasungkawa Terkait Bencana Banjir, Prabowo: Kami Bisa Menghadapi Ini dengan Baik
-
Geger Kayu Log di Pantai Tanjung Setia, Polisi Beberkan Status Izin PT Minas Pagai Lumber
-
Pengamat Sorot Kasus Tata Kelola Minyak Kerry Chalid: Pengusaha Untungkan Negara Tapi Jadi Terdakwa
-
Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kunjungan ke Moskow Bertemu Putin
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan