Suara.com - Halim mempertanyakan alasan eks Sekjen PKB tersebut menyampaikan pernyataan yang disebutnya mengandung ujaran kebencian
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur melaporkan mantan sekjen partai tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda setempat terkait fitnah dan berita bohong.
"Kami silaturahim sekaligus melaporkan Pak Lukman Edy yang menurut saya itu penistaan dengan cara memfitnah dan berita bohong," kata Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar di Mapolda Jatim, Selasa (6/8/2024).
Halim mempertanyakan alasan eks Sekjen PKB tersebut dalam menyampaikan pernyataan yang mengandung ujaran kebencian saat berada di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Dia itu mengatakan bahwa elit PKB amburadul dalam mengelola keuangan, tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan dan saya merasa itu sebuah fitnah yang keji," ujar Halim sebagaimana dilansir Antara.
Selain itu, menurut Halim, Lukman tidak memiliki kapasitas untuk berbicara mengenai PKB.
"Dia kan ngomong PKB, pengurus PKB, internal PKB. Itu, saya merasa itu internal PKB, kemudian dia itu siapa, wong saya tanya kader PKB tidak tahu siapa Lukman Edy. Apa haknya dia ngomong itu," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, Lukman Edy menyebut dana Pilpres, dana Pilkada, dan Banpol DPW PKB.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pun menegaskan bahwa DPW PKB tidak ada pernah mengelola dana Pilpres ataupun dana Pilkada.
Baca Juga: Biodata Lukman Edy yang Dilaporkan PKB ke Polisi, Kariernya Melejit di Usia Muda
"Terkait Banpol DPW PKB selalu melakukan dan audit BPK dan bisa dilihat di website BPK bagaimana DPW PKB selalu melapor. Dana fraksi selalu dilaporkan kembali pada anggota fraksi. Dana yang kami kumpulkan dari fraksi selalu kami laporkan, dan tidak ada lagi dana selain itu," terangnya.
Dalam laporan ke Polda Jatim itu, DPW PKB Jatim turut menyertakan barang bukti seperti YouTube, berita online, maupun berita dari koran/cetak.
Berita Terkait
-
Disambangi Kaesang, Cak Imin Ngaku Diajak Kerja Sama PSI-PKB untuk Pilkada di Berbagai Daerah
-
Pakai Sarung Dan Peci, Kaesang Temui Cak Imin Di Kantor PKB
-
Upaya Mengharmonisasikan Hubungan dengan PKB, Hasanuddin Wahid Malah Absen Dipanggil PBNU
-
Biodata Lukman Edy yang Dilaporkan PKB ke Polisi, Kariernya Melejit di Usia Muda
-
Tak Gentar Dipolisikan PKB, Lukman Edy: Jangan Alergi Dikritik!
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka