Suara.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa hubungan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi memang harus baik.
Pernyataan itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media soal pernyataan Megawati terkait hubungannya dengan Jokowi.
"Jadi, hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
"Ya, konteksnya hubungan antarlembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik," sambungnya.
Hasto kemudian menerima pertanyaan awak media soal konteks hubungan Megawati sebagai Ketum PDI Perjuangan dengan eks kader partai berkelir merah Jokowi.
Pria kelahiran Yogyakarta itu menjawab pertanyaan demikian dengan menyinggung hasil Rakernas V PDI Perjuangan soal kerja sama politik dibangun ke pihak yang memperjuangkan konstitusi.
"Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega, menjalankan seluruh keputusan kongres termasuk rekomendasi dari Rakernas ke-V partai. Dalam rekomendasi Rakernas V partai sangat jelas bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian oleh Rakernas ke-V, setelah mendengar masukan dari DPD dan arus bawah, maka ketua umum hanya melakukan kerja sama politik dan mereka-mereka yamg memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan juga Trisakti Bung Karno," kata Hasto.
Sebelumnya, Megawati mengungkap hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja saat menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8/2024).
"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati.
Megawati bercerita bahwa dia disebut punya hubungan buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode. Ia mengatakan hal tersebut merupakan wilayah tata negara.
Baca Juga: Hasto Beri Sanjungan ke Anies Jelang Pilgub Jakarta: dari Cara Bicaranya Menarik
"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum, kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Toyota Mulai Data Calon Pemilik Land Cruiser FJ di Indonesia
-
PHK Makin Ganas, 43 Ribu Pekerja Terdampak
-
Kecelakaan atau Bunuh Diri? Polisi Usut Kematian Siswi SMA Tertabrak KRL di Jurangmangu
-
Divonis 2 Tahun Penjara, Abdul Wahid Belum Serahkan Memori Banding
-
Trailer Utama Film Made in Abyss Part 1 Ungkap Lagu Tema dan Karakter Baru
-
Ojol Bakal Jadi UMKM, Maman Bantah Isu Pengemudi Bakal Kena Pajak
-
Wisata Religi di Tengah Jakarta, Menelusuri Jejak Integritas Guan Gong di Kelenteng Tian Fu Gong
-
Selamatkan Nasib PPPK, Mendagri Tito Guyur Rp18,9 Triliun Agar Tak Ada yang Nganggur
-
Pemerintah Mau Pungut Pajak Pemilik Rumah Kontrakan? Ini Kata DJP
-
Viral Kurir SPX Express Kembalikan Uang Rp92 Juta, Ini Sosok di Balik Itikad Jujurnya