Suara.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa hubungan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi memang harus baik.
Pernyataan itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media soal pernyataan Megawati terkait hubungannya dengan Jokowi.
"Jadi, hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
"Ya, konteksnya hubungan antarlembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik," sambungnya.
Hasto kemudian menerima pertanyaan awak media soal konteks hubungan Megawati sebagai Ketum PDI Perjuangan dengan eks kader partai berkelir merah Jokowi.
Pria kelahiran Yogyakarta itu menjawab pertanyaan demikian dengan menyinggung hasil Rakernas V PDI Perjuangan soal kerja sama politik dibangun ke pihak yang memperjuangkan konstitusi.
"Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega, menjalankan seluruh keputusan kongres termasuk rekomendasi dari Rakernas ke-V partai. Dalam rekomendasi Rakernas V partai sangat jelas bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian oleh Rakernas ke-V, setelah mendengar masukan dari DPD dan arus bawah, maka ketua umum hanya melakukan kerja sama politik dan mereka-mereka yamg memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan juga Trisakti Bung Karno," kata Hasto.
Sebelumnya, Megawati mengungkap hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja saat menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8/2024).
"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati.
Megawati bercerita bahwa dia disebut punya hubungan buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode. Ia mengatakan hal tersebut merupakan wilayah tata negara.
Baca Juga: Hasto Beri Sanjungan ke Anies Jelang Pilgub Jakarta: dari Cara Bicaranya Menarik
"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum, kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT