Suara.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Megawati Soekarnoputri akan memimpin Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta.
Kabar tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta.
"Ibu Mega diagendakan untuk mimpin upacara 17-an di Sekolah Partai, ya," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Djarot mengatakan, keinginan agar Megawati memimpin Upacara 17 Agustus lantaran hal tersebut merupakan permintaan langsung dari kader partai.
"Itu permintaan dari bawah supaya irupnya langsung Ibu Mega," katanya.
Dengan demikian, Megawati Soekarnoputri kemungkinan besar tidak akan menghadiri undangan untuk Upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Djarot sendiri enggan memberi pernyataan lanjutan terkait kehadiran Presiden RI ke-5 tersebut saat Upacara HUT Ke-79 RI di IKN.
Sebelumnya diberitakan, Megawati Soekarnoputri sudah menerima undangan Upacara Hari Kemerdekaan ke-79 di IKN dari Istana Kepresidenan.
"Undangan sudah diterima, bahkan diserahkan oleh Mas Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai menteri sekretaris kabinet. Sehingga undangan sudah diterima dan kemudian ditimbang-timbang, karena 17 Agustus ini kan merupakan suatu peristiwa yang mahapenting, yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Diundang Ke Di IKN, Megawati Dijadwalkan Pimpin Upacara HUT RI Di Sekolah PDIP
Hasto menegaskan, meski sudah menerima undangan, soal kehadiran masih situasional.
"Namanya undangan, kan, untuk dapat memenuhi undangan, tetapi kami juga melihat situasionalnya," ujarnya.
Ia menyampaikan Ketum Megawati kala itu memberikan perhatian lebih menyiapkan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk Upacara Hari Ke-79 Kemerdekaan RI.
"Ibu Mega saat ini concern terhadap persiapan untuk Paskibraka yang akan dikirim ke IKN, dan semua telah dipersiapkan dengan detail," ungkapnya.
Namun, ia menambahkan apa pun itu, prinsipnya Ketum Megawati sangat menghormati undangan dari Istana Kepresidenan.
"Tentang kehadiran Ibu Mega dengan undangan tersebut tentu suatu kehormatan sebagai Presiden kelima, tetapi nanti itu akan disampaikan (konfirmasi undangan) pada waktu yang tepat," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Pura-pura Mogok! Sabu 16 Kg dalam Ban Mobil Towing Terbongkar, Polda Metro Bekuk 2 Kurir di Depok
-
Filipina Mulai Ketar-ketir Efek Domino Konflik Geopolitik, Termasuk Perang AS - Iran
-
Putus Hubungan dengan WHO, Amerika Serikat Berisiko Kehilangan Jejak Penyebaran Hantavirus
-
Catatan Tertulis Suku Indian Navajo Tunjukkan Hantavirus Sudah Lama Mengintai Umat Manusia
-
Panas! Ade Armando Batal Maaf ke Jusuf Kalla Jika Laporan Polisi Tak Dicabut
-
Studi Ungkap Dilema Nikel: Dibutuhkan untuk Energi Bersih, tapi Ancam Lingkungan
-
Bidik Tersangka Tragedi Bekasi: Polisi Periksa 39 Saksi dari Pejabat KAI hingga Bos Taksi Green SM
-
Cek Fakta: Benarkah Hantavirus Disebabkan Efek Samping Vaksin Covid-19 Pfizer?
-
Kasus Kekerasan Gender Tembus 376 Ribu, LBH APIK Ungkap Lemahnya Perlindungan Korban
-
Eks Gubernur Sultra Nur Alam Dilaporkan ke KPK Terkait Korupsi Dana Unsultra Rp12 Miliar