Suara.com - Partai Golkar segera melakukan rapat pleno menentukan Plt ketua umum pengganti Airlangga Hartarto, Selasa (13/9/2024) malam ini.
Setelah terpilih, Plt ketua umum langsung ditugaskan mempersiapkan musyawarah nasional (munas).
"Nanti Plt itu bertugas, yaitu untuk melaksanakan Munas dan Kita targetkan nanti juga akan diputuskan di Pleno," kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024).
Dave berpandangan, munas memang perlu segera dilakukan untuk mencari dan menentukan ketua umum definitif. Mengingat pendaftaran Pilkada yang mulai dilakukan pada akhir bulan ini.
"Kalau pandangan saya pribadi harus sesegera mungkin karena mengingat pendaftaran Pilkada akan dimulai pada tanggal 27 Agustus. Jadi sebelum itu harus udah selesai," kata Dave.
Jangan Paksakan Voting
DPP Partai Golkar mengeluarkan surat undangan kepada pengurus Pleno DPP Partai Golkar untuk hadir dalam rapat pleno pada Selasa (13/8/2024) malam di Kantor DPP Partai Golkar.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, Meutya Hafid menyampaikan rapat pleno tersebut digelar sehubungan dengan keputusan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar per tanggal Sabtu 10 Agustus 2024.
"Maka DPP Partai Golkar akan menggelar rapat Pleno pada Selasa, 13 Agustus pukul 19.00 WIB, dengan semangat musyawarah mufakat," kata Meutya dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).
Rapat Pleno akan fokus terhadap tiga agenda. Pertama pembacaan surat pengunduran diri Ketua Umum Airlangga Hartarto.
"Sekaligus penentuan Plt ketum," kata Meutya.
Kedua, penentuan Jadwal Rapimnas dan ketiga, penentuan jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub.
"Rapat Pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat," ujar Meutya.
Meutya menyampaikan tidak perlu ada voting dalam pemilihan penentuan Plt ketum Partai Golkar pada rapat pleno.
"Menyarankan para waketum untuk duduk bersama musyawarah mufakat untuk Plt ketum sehingga pleno dapat berjalan kondusif," kata Meutya.
"Kader masih terkaget dengan Keputusan Ketum, jangan dipaksa untuk voting," sambungnya.
Meutya mengingatkan agar seluruh kader menjaga soliditas.
"Amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," kata Meutya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Istimewa! Eks Jampidsus Febrie Ditahan Tanpa Rompi Pink dan Tangan Tak Diborgol
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Merawat Koperasi agar Berdaya Melampaui Dinamika Politik
-
55 Karya Desain Dunia dari SaloneSatellite Permanent Collection Dipamerkan di Indonesia
-
Ribuan Orang di Dunia Jadi Korban Phishing Kratos, Pengelola Dibekuk di Pontianak
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Terkuak! Pengemudi Alphard Arogan ke Satpam di Bundaran HI Ternyata Anggota Polda Jabar
-
Napi Kasus Narkoba Pekanbaru Kabur saat Berobat, Petugas Pengawal ke Mana?
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi