Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai konyol apabila memang akan lakukan reshuffle atau perombakan susunan kabinet saat masa kepemimpinannya tersisa kurang dari dua bulan lagi.
Pengamat hukum tata negara Feri Amsari mengatakan bahwa reshuffle memang menjadi hak prerogatif presiden. Akan tetapi juga perlu alasan yang jelas bila lakukan pergantian menteri.
"Reshuffle memang hak prerogratif presiden, tapi kan enggak boleh juga konyol. Ini tinggal satu bulan lebih berapa hari sedikit pemerintah Jokowi berlangsung, apa urgensi untuk melakukan reshuffle kabinet?" ujar Feri ditemui di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Secara biaya, menurut Feri, reshuffle saat detik terakhir masa kepemimpinan hanya akan buang-buang anggaran.
"Karena perganti orang, berganti driver kepentingan dan segala macam. Itu merugikan seluruh rakyat Indonesia kalau kemudian hanya untuk jangka pendek," ucap pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, tersebut.
Jokowi Bicara Kans Reshuffle
Sementara itu, Presiden Jokowi juga telah buka suara terkait isu reshuffle tersebut. Dia menegaskan bahwa reshuffle memang berpeluang dilakukan, asal memang diperlukan.
"Ya kalau, kalau diperlukan. Saya sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Mantan Gubernur Jakarta itu juga menegaskan kalau dirinya masih memiliki hak prerogatif mengotak-atik posisi menteri di sisa masa jabatannya hingga Oktober 2024 nanti.
Baca Juga: Tak Hanya Keluarga Jokowi, Ini Daftar Calon Kepala Daerah yang Lakukan Praktik Politik Dinasti
"Saya masih punya hak prerogatif itu," ujarnya.
Berdasarkan kabar yang beredar, terdapat dua menteri dari PDIP yang diisukan akan kena reshuffle. Yakni Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga.
Berita Terkait
-
Soal Kabar Yasonna dan Bintang Puspayoga Bakal Kena Reshuffle, Elite PDIP: Selama Ini Cuma Isu!
-
Panasnya Kursi Ketum Golkar usai Airlangga Mundur, Jokowi Tepis Tudingan Cawe-cawe, Apa Katanya?
-
Cerita 10 Tahun Jokowi Tempati 3 Istana Di Jakarta Dan Bogor, Tiap Hari Dibayangi Bau Kolonial
-
Instruksi Jokowi Saat Kumpulkan Kepala Daerah Di IKN: Segera Selesaikan Urusan Anggaran Pilkada
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Setahun Pimpin Jakarta, Rano Karno Klaim 97 Persen Program Tuntas, Fokus Banjir dan Macet
-
Dua Bus Transjakarta 'Adu Banteng' di Jalur Langit Koridor 13
-
Sabah Diguncang Gempa M 7,1, Getaran Terasa hingga Kaltara
-
Prediksi Cuaca Hari Ini, Cek Daerah Berpotensi Hujan Deras Disertai Petir
-
Gempa M 7,1 Guncang Wilayah Kalimantan, BMKG Ungkap Penyebabnya
-
Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal
-
DPR Desak Proses Pidana Oknum Brimob dalam Kasus Tewasnya Pelajar di Maluku Tenggara
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!