Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk kembali belajar sejarah setelah menyebut Istana Negara di Jakarta dan Istana Kepresidenan Bogor mengandu bau kolonial.
Sejarawan Asep Kambali mengatakan bahwa pernyataan Jokowi sebenarnya tidak salah. Hanya saja, dia khawatir kalau pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu bisa picu kebencian masyarakat terhadap bangunan peninggalan penjajah.
"Pernyataan Pak Jokowi kalau Istana Merdeka, Istana Bogor itu peninggalan kolonial, saya kira tidak salah karena faktanya demikian. Yang ditakutkan adalah tumbuhnya rasa benci yang sebenarnya sudah tidak perlu, semua peninggalan itu kita benci lantas kita hancurkan, ini yang kita takutkan," kata Asep dihubungi Rabu (14/8/2024).
Menurut Asep, gedung-gedung peninggalan penjajahan itu sebenarnya bisa jadi pemantik nasionalisme.
Sebab, dalam sejarahnya, gedung tersebut memang dibangun dan sempat ditempati oleh pemerintahan negara penjajah sebelumnya.
Namun, ada proses perjuangan dari para pahlawan nasional ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia termasuk berupaya merebut gedung pemerintahan dari penjajah.
"Saya merasa Pak Jokowi dan para pemimpin bangsa ini justru harus kembali mempelajari sejarah. Bangunan peninggalan kolonialisme itu adalah bukti bahwa kita pernah berperang, pernah berjuang memerdekakan negara kita," ujar Asep.
Dia mencontohkan, sebagaimana Istana Merdeka yang ada di Jakarta Pusat itu juga menjadi lambang dari perjuangan para pahlawan pada masanya.
"Istana Merdeka namanya aja dinamakan Istana Merdeka, jalannya aja dinamakan Jalan Merdeka, jadi ada sejarah di situ. Jangan sampai para pemimpin bangsa melupakan sejarah," ucapnya.
Baca Juga: Cerita 10 Tahun Jokowi Tempati 3 Istana Di Jakarta Dan Bogor, Tiap Hari Dibayangi Bau Kolonial
Memahami sejarah bangsa, lanjut Asep, termasuk juga ajaran dari founding father Indonesia, Presiden RI pertama Soekarno. Memahami sejarah bangsa itu termasuk juga tindakan revolusi mental ajaran Soekarno.
Oleh sebab itu, Asep berharap ke depan tidak muncul perasaan kebencian terhadap bekas peninggal apa pun dari masa penjajahan.
"Kolonialisme itu bukan bangunan, kolonialisme itu pikiran. Bangunannya bergaya arsitektur kolonial. Gedungnya sudah jadi milik bangsa. Oleh karena itu harus kita jaga," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor yang merupakan bekas warisan Zaman Belanda.
Ia menyebut bahwa Istana Negara Jakarta sempat dihuni pemerintah kolonial pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten.
Kemudian di Istana Merdeka Jakarta dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge. Serta Istana Kepresidenan di Bogor dihuni oleh Gubernur Jenderal GW Baron van Imhoff.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh