Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Menurutnya Jokowi bebas melakukan perombakan kabinet kapan saja, termasuk di penghujung jabatan.
Hal itu ditegaskan Zulhas menanggapi isu reshuffle yang kembali mencuat dan dikabarkan bakal dilakukan pekan ini.
"Reshuffle itu haknya presiden (yang tahu), kan beliau punya hak prerogatif," ujar Zulhas di kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Zulhas menekankan bahwa persoalan reshuffle benar-benar keputusan dari kepala negara untuk melakukannya kapan saja.
"Terserah kepada presiden mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20 hak beliau ya, hak prerogatif presiden," kata Zulhas.
Respons Jokowi
Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mengemuka dan disebut-sebut dilakukan pekan ini. Menanggapi isu tersebut, Presiden Jokowi angkat bicara.
Jokowi menegaskan reshuffle memang berpeluang dilakukan, asal memang diperlukan. Hal ini, diakui Jokowi sudah ia sampaikan berulang.
"Ya kalau diperlukan. Saya sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Baca Juga: Diluncurkan Jokowi, Mampukah INA DIGITAL Mempercepat Integrasi Layanan Publik?
Kepala negara menegaskan masih memiliki hak prerogatif mengotak-atik posisi menteri.
"Saya masih punya hak prerogatif itu," ujarnya.
Sementara itu, ditanya apakah saat ini reshuffle diperlukan? Jokowi tidak menjawab.
Berita Terkait
-
Luhut Mendadak Irit Bicara Ditanya Soal Reshuffle Kabinet: Nggak Tahu Saya
-
Terungkap! Sosok S Calon Pendamping RK Di Pilgub Jakarta, Nama Lengkapnya Suswono
-
Jokowi Diminta Kembali Belajar Sejarah, Imbas Sebut Istana di Jakarta dan Bogor Bau Kolonial
-
Diluncurkan Jokowi, Mampukah INA DIGITAL Mempercepat Integrasi Layanan Publik?
-
Ada Sinyal Reshuffle, Dua Menteri Jokowi Ngaku Nggak Tahu
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT