Suara.com - Lama tak terdengar beritanya, terpidana kasus korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk pada 2016-2020, Hasnaeni Moein atau biasa disebut "Wanita Emas" tiba-tiba mengaku mendapat perlakukan tak menyenangkan oleh sesama tahanan di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Lewat kuasa hukumnya, Hasnaeni Wanita Emas mengaku mendapatkan intimidasi dari sejumlah tahanan wanita di dalam Rutan Pondok.
Kuasa hukum Hasnaeni, Andi Bashar melaporkan kasus ini ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (14/8/2024).
"Kami hari ini baru dari Rutan Pondok Bambu bertemu beliau, 'Wanita Emas'. Kami ke Polsek Duren Sawit untuk buat laporan," kata Andi sebagaimana dilansir Antara.
Menurut dia, kliennya itu mendapatkan intimidasi dari sejumlah tahanan wanita, yakni berinisial V, P, dan A.
"Ini dilakukan bertiga secara berkelompok. Saya tidak tahu juga latar belakangnya apa, tiba-tiba aja salah satu dari tiga orang ini menghardik Hasnaeni. Alasannya belum tahu, biar penyidik saja yang menelusuri," terang dia.
Andi juga belum mengetahui motif dibalik kejadian intimidasi yang dialami Hasnaeni sejak tiga hari lalu tersebut.
Dia menambahkan selama hampir dua tahun Hasnaeni menjalani masa hukumannya baru terjadi peristiwa intimidasi tersebut.
"Baru kali ini terjadi. Hampir dua tahun Hasnaeni di Rutan Pondok Bambu tidak terjadi apa apa. Pasti ada alasan tertentu kejadian ini muncul, atau ada pihak lain, ya kita enggak tahu," tuturnya.
Andi berharap Unit Reskrim Polsek Duren Sawit dapat segera mengungkap motif atas laporannya.
"Intimidasi berupa kata-kata yang tidak pantas, tidak wajar. Saya khawatirkan jika ini tidak diantisipasi nanti ini berulang, nanti berubah menjadi ancaman fisik. Saya khawatir nanti jiwanya Hasnaeni juga terancam," katanya.
Sementara laporan kasus intimidasi tersebut masih dalam penyelidikan Polsek Duren Sawit.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical itu divonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Berita Terkait
-
Hasyim Asy'ari Merasa 'Ganteng' Terseret Kasus Pelecehan: Risiko Mbak
-
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Diduga Kirim Pesan Genit, Pakai Emoji Peluk
-
Sosok Hasyim As'yari, Ketua KPU RI Penuh dengan Kontroversi
-
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Disebut Lakukan Tindak Asusila Mirip Kasus Wanita Emas
-
Usai Pakai Jilbab Emas, Mira Hayati Disentil Pamer Rambut Pirang: Ini Gimana Ceritanya
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Kok Bisa Hiu Tutul Sering 'Nyasar' ke Pantai Indonesia? Ternyata Ini Alasannya!
-
Tragedi Sungai Lusi: 5 Santriwati Penghafal Alquran di Blora Ditemukan Tak Bernyawa
-
DPR Desak BRIN Ubah Pendekatan Penanganan Bencana: Fokus Riset, Mitigasi, dan Pendidikan
-
Bawa Kasus ke Jakarta, Pengacara Ungkap Sederet Kejanggalan Kasus Penembakan 5 Petani di Pino Raya
-
Hujan Deras Lumpuhkan Tiga Koridor Transjakarta, Rute Dialihkan karena Pohon Tumbang
-
Eksekusi Brutal Dua Matel di Kalibata: Bagaimana Semua Jejak Lenyap?
-
Pengamat: Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Masuk Akal, DPR Justru Ganggu Check and Balances
-
3 Santriwati Hanyut Sungai Lusi Ditemukan Meninggal, Total Korban Jiwa Menjadi Lima
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
-
Muncul Perkap Anggota Polri Bisa Jabat di 17 Kementerian/Lembaga, Ini Respons Komisi III DPR