Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir keberadaan koalisi partai politik pemerinh yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang kabarnya jumlahnya akan bertambah hingga dinamakan KIM Plus.
Sindiran tersebut tersirat dalam pidato yang disampaikan Megawati usai memberikan rekomendasi kepada ratusan calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Selain isu politik, persoalan larangan penggunaan hijab untuk paskibraka perempuan mencuat setelah sejumlah pihak mengecamnya. Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PP PPI) mempertanyakan aturan yang dibuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berbuah agar tuntutan pembubaran lembaga tersebut.
Berikut sejumlah berita pilihan Redaksi Suara.com pada Rabu 14 Agustus 2024.
1. Geli Dengar Ada KIM Plus di Pilkada, Megawati: Plusnya Tuh Opo?
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku tergelitik dengan dinamika Pilkada serentak 2024. Ia lantas mempertanyakan adanya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang ia dengar akhir-akhir ini.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya di sela-sela penberian dukungan kepada para calon kepala daerah PDIP yang akan maju di Pilkada 2024, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
2. Megawati: Sarawak, Sabah Itu Seharusnya Masuk Kita
Baca Juga: Makin Gemuk! Gerindra Sebut Lebih dari 3 Parpol Gabung KIM Plus, Siapa Saja?
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejarah geopolitik Indonesia dalam pidatonya usai memberikan surat keputusan atau SK rekomendasi dukungan kepada 13 bakal calon gubernur dan wakil wali gubernur untuk Pilkada 2024, Rabu (14/8/2024).
Dalam agenda yang digelar di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Megawati mengungkap percakapannya dengan sang Ayah, Presiden pertama RI, Soekarno.
3. Wajibkan Paskibraka Perempuan Wajib Buka Hijab, Purna Paskibra Pertanyakan BPIP
Aturan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang mewajibkan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) perempuan wajib melepaskan hijab menuai kecaman dari sejumlah pihak.
Lantaran aturan yang diberlakukan saat Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) itu tidak memiliki alasan kuat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak