Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku sangat siap jika memang jabatannya sebagai menteri, dicopot oleh Presiden Joko Widodo.
Hal itu menyusul dengan isu perombakan kabinet Jokowi, dalam waktu dekat ini. Yasonna mengaku, hal itu merupakan kewenangan penuh Jokowi sebagai kepala negara.
“Itu reshuffle kewenangan sepenuhnya Presiden Republik Indonesia,” kata Yasonna, di Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).
“Am I ready or not? I’m more than ready (Saya siap atau tidak, saya lebih dari siap),” tambahnya.
Yasonna mengaku tidak terlalu ambil pusing soal isu perombakan tersebut. Ia justru meminta semua pihak menunggu, apakah reshuffle itu benar terjadi atau tidak.
“Kita tunggu lusa,” tandasnya.
Sebelumnya, saat berpidato pada Upacara Peringatan HUT Ke-79 RI di Gedung Kemenkumham, Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan bahwa dirinya telah memberikan yang terbaik selama sepuluh tahun memimpin Kementerian Hukum dan HAM.
"Barangkali ini hari terakhir saya memimpin Upacara 17 Agustus di Kementerian Hukum dan HAM. Saya telah memberikan hati, pikiran. I have done my best (Saya sudah melakukan yang terbaik)," kata Yasonna ketika memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Sabtu.
Yasonna juga mengakui bahwa kebijakan-kebijakan yang diambilnya, termasuk rotasi, mutasi, dan hukuman kepada pegawai yang melanggar, mungkin tidak selalu diterima oleh semua pihak. Namun, ia menegaskan bahwa hukuman adalah bagian dari pelajaran yang diperlukan untuk mencapai kemajuan. Baginya, reward dan punishment adalah elemen penting dalam mengelola organisasi yang baik.
Baca Juga: Disinggung soal Reshuffle Kabinet, Wapres: Tunggu Saja Itu Hak Prerogatif Presiden
Yasonna juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan memimpin Kemenkumham selama dua periode. Ia mendorong para pegawai, terutama yang masih muda, untuk bekerja keras demi menggapai mimpi dan tidak takut menghadapi kegagalan. Menurutnya, dengan persiapan yang matang dan kerja keras, kesuksesan akan tercapai, meski harus melalui berbagai tantangan.
Terpisah, Presiden Joko Widodo, sebelumnya buka suara setelah kembali mencuat isu perombakan kabinet atau reshuffle. Terlebih isu yang berhembus disebut-sebut akan dilakukan pekan ini.
"Ya kalau, kalau diperlukan. Saya sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
"Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi pula.
Berita Terkait
-
Disinggung soal Reshuffle Kabinet, Wapres: Tunggu Saja Itu Hak Prerogatif Presiden
-
Beda Makna Baju Adat Selvi Ananda dan Erina Gudono saat HUT RI: Dua Mantu Jokowi Pamer Pesona
-
Jokowi Ajak Surya Paloh Keliling IKN di Area Istana Negara
-
Nyanyikan Rayuan Pulau Kelapa, Mahalini Tampil Mangilingi di HUT RI ke-79
-
Adab Kris Dayanti saat Bersama Iriana Jokowi Disanjung Netizen: Tahu Tata Krama
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
Terkini
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja
-
Dalami Pemerasan Eks Bupati Pati Sudewo, 3 Orang Perangkat Desa Diperiksa Penyidik KPK
-
Didakwa Korupsi, Noel Malah Ngaku Ingin Jadi Pimpinan atau Jubir KPK
-
Sebut Kapolri 'Murtad Politik', Sri Raja Kritik Pernyataan Listyo Sigit soal Polri di Bawah Presiden
-
Prabowo Peringatkan Skenario 'Kiamat' Perang Dunia III, Picu 'Nuclear Winter' Puluhan Tahun
-
4 Fakta Habib Bahar bin Smith Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan Anggota Banser
-
KPK Panggil 6 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pajak, Mayoritas Berasal dari PT Wanatiara Persada
-
Guru Honorer Ngadu ke DPR: Sulit Masuk Dapodik hingga Jadi Kurir Laundry Demi Tambah Penghasilan
-
Prabowo ke Pramono: Saya Dukung Sebagai Gubernur, Nanti 2029 Ya Terserah