Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku sangat siap jika memang jabatannya sebagai menteri, dicopot oleh Presiden Joko Widodo.
Hal itu menyusul dengan isu perombakan kabinet Jokowi, dalam waktu dekat ini. Yasonna mengaku, hal itu merupakan kewenangan penuh Jokowi sebagai kepala negara.
“Itu reshuffle kewenangan sepenuhnya Presiden Republik Indonesia,” kata Yasonna, di Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).
“Am I ready or not? I’m more than ready (Saya siap atau tidak, saya lebih dari siap),” tambahnya.
Yasonna mengaku tidak terlalu ambil pusing soal isu perombakan tersebut. Ia justru meminta semua pihak menunggu, apakah reshuffle itu benar terjadi atau tidak.
“Kita tunggu lusa,” tandasnya.
Sebelumnya, saat berpidato pada Upacara Peringatan HUT Ke-79 RI di Gedung Kemenkumham, Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan bahwa dirinya telah memberikan yang terbaik selama sepuluh tahun memimpin Kementerian Hukum dan HAM.
"Barangkali ini hari terakhir saya memimpin Upacara 17 Agustus di Kementerian Hukum dan HAM. Saya telah memberikan hati, pikiran. I have done my best (Saya sudah melakukan yang terbaik)," kata Yasonna ketika memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Sabtu.
Yasonna juga mengakui bahwa kebijakan-kebijakan yang diambilnya, termasuk rotasi, mutasi, dan hukuman kepada pegawai yang melanggar, mungkin tidak selalu diterima oleh semua pihak. Namun, ia menegaskan bahwa hukuman adalah bagian dari pelajaran yang diperlukan untuk mencapai kemajuan. Baginya, reward dan punishment adalah elemen penting dalam mengelola organisasi yang baik.
Baca Juga: Disinggung soal Reshuffle Kabinet, Wapres: Tunggu Saja Itu Hak Prerogatif Presiden
Yasonna juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan memimpin Kemenkumham selama dua periode. Ia mendorong para pegawai, terutama yang masih muda, untuk bekerja keras demi menggapai mimpi dan tidak takut menghadapi kegagalan. Menurutnya, dengan persiapan yang matang dan kerja keras, kesuksesan akan tercapai, meski harus melalui berbagai tantangan.
Terpisah, Presiden Joko Widodo, sebelumnya buka suara setelah kembali mencuat isu perombakan kabinet atau reshuffle. Terlebih isu yang berhembus disebut-sebut akan dilakukan pekan ini.
"Ya kalau, kalau diperlukan. Saya sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
"Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi pula.
Berita Terkait
-
Disinggung soal Reshuffle Kabinet, Wapres: Tunggu Saja Itu Hak Prerogatif Presiden
-
Beda Makna Baju Adat Selvi Ananda dan Erina Gudono saat HUT RI: Dua Mantu Jokowi Pamer Pesona
-
Jokowi Ajak Surya Paloh Keliling IKN di Area Istana Negara
-
Nyanyikan Rayuan Pulau Kelapa, Mahalini Tampil Mangilingi di HUT RI ke-79
-
Adab Kris Dayanti saat Bersama Iriana Jokowi Disanjung Netizen: Tahu Tata Krama
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat