Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintahan baru yakni era Presiden Prabowo Subianto melanjutkan sikap pemerintah saat ini yang menolak penjajahan Israel atas bangsa Palestina.
Hal ini dia sampaikan dalam aksi "Bela Palestina dan Stop Penjajahan Israel" di Jakarta, Minggu (18/8/2024) yang juga dihadiri sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin).
"Kami mendukung sikap pemerintah Indonesia yang menolak penjajahan Israel. Dan agar sikap yang konstitusional ini dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang," katanya sebagaimana dilansir Antara.
Bahkan lebih serius lagi membela Palestina.
"Lebih kuat lagi. Lebih aktif lagi. Lebih bersemangat lagi," kata Hidayat.
Dia mengatakan penjajahan Israel harus dienyahkan dan dihentikan. Israel harus dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diadili atas kejahatan kemanusiaan yang telah mereka lakukan.
"Para pemimpinnya dihukum. Agar kejahatannya dihentikan. Agar tidak menjadi tradisi yang buruk, menghabisi peradaban dunia," kata dia.
Hidayat lalu menuturkan bahwa aksi yang dia bersama sederet tokoh dan massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) pagi ini telah dilakukan sebelumnya dan akan terus dilakukan.
Menurut dia, karena selain dari tuntutan agama, ini juga sangat terkait dengan konstitusi Indonesia, yakni tentang kemanusiaan.
Adapun aksi hari ini juga diadakan dalam rangka memperingati Hari Konstitusi Indonesia (18 Agustus 1945-2024) serta HUT ke-79 RI.
Massa yang tergabung dalam ARI-BP sudah berkumpul di area luar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat sekitar pukul 06.00 WIB. Mereka mengenakan busana bernuansa merah, putih serta atribut terkait Palestina seperti syal, bendera serta ikat kepala.
Kegiatan diawali dzikir bersama, diikuti pertunjukan marching band, pembacaan ayat suci Al Quran, menyanyikan bersama lagu "Indonesia Raya", pertunjukan rampak bedug, barongsai, pembacaan pembukaan UUD 1945.
Berita Terkait
-
Israel Terus Luncurkan Serangan Udara di Kota Pusat Pertanian Palestina
-
Para Penggali Kubur di Gaza Berjuang Hadapi Lonjakan Korban Perang hingga Nyaris Kehabisan Ruang Pemakaman
-
Rudal Besar Diluncurkan Hizbullah ke Israel Lewat Terowongan Bawah Tanah, Ini Yang Terjadi
-
Australia di Persimpangan Jalan, Antara Kemanusiaan dan Keamanan
-
Negosiasi Gencatan Senjata di Qatar untuk Gaza: Harapan Baru di Tengah Ketegangan Timur Tengah
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh